Dark/Light Mode

Jokowi Butuh Kabinet Akomodatif

Jumat, 16 Agustus 2019 21:18 WIB
Danis T Saputra Wahidin (Foto: Istimewa)
Danis T Saputra Wahidin (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Setelah terpilih di Pilpres 2019, Jokowi dihadapkan pada pilihan yang sulit dalam menentukan calon menteri kabinetnya. Pasalnya, ada beberapa kendala yang membuat pilihan Jokowi cukup dilematis.

Demikian analisis Direktur Eksekutif IndodataDanis T Saputra Wahidin. Pengamat politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) ini menyatakan, setidaknya ada tiga kendala Jokowi dalam menentukan menteri.

Pertama, gemuknya koalisi pendukung Jokowi-Maruf. Kedua, bertambahnya partai koalisi pendukung setelah Jokowi dan prabowo melakukan konsolidasi. Ketiga, kuatnya paradigma revolusi mental yang mengakomodasi kalangan menteri dari kalngan profesional.

Baca juga : Jokowi Umumkan Kabinet Secepatnya, Orang Parpol Panas Dingin

Untuk itu, Danis menyarankan, Jokowi harus mampu menembus kebuntuan politik internal akibat tarik ulur kepentingan partai politik. Danis menegaskan, Jokowi membutuhkan kabinet akomodatif.

"Yaitu kabinet yang berbasis pada dua proporsi. Proporsi perolehan kursi parlemen partai koalisi, proporsi profesional politik," terangnya, Kamis (16/8). 

Cara akomodatif itu antara lain bisa dilakukan dengan mengisi kabinet dengan orang-orang partai yang profesional. Dengan begitu, tidak ada yang merasa jatahnya dikurangi.

Baca juga : Jokowi Terbitkan PP Untuk Genjot Ekspor Nasional

Hal ini, tambah Danis, perlu dilakukan karena tantangan Jokowi pada periode kedua tidak mudah. Jokowi harus dapat membangun stabilitas dan kondusivitas sekaligus agar pemerintahan berjalan dengan baik. "Jika kabinet akomodatif ini tidak terwujud, pemerintahan Jokowi-Maruf akan terganggu," imbuhnya.

Danis memprediksi, agenda politik dan pemerintahan Jokowi pada periode kedua akan sangat menguras banyak tenaga. Selain agenda pembenahan sumber daya manusia dan pemindahan ibu kota negara, Jokowi juga masih memiliki pekerjaan rumah dalam membenahi pembangunan infrastruktur yang masih belum rampung sepenuhnya. 

"Dukungan rakyat memalui pemilu tidak cukup. Jokowi harus membangun komunikasi lintas batas sektoral sehingga pemerintahan berjalan dengan damai," tandasnya. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.