Dikit-dikit Demo, Dikit-dikit Minta Ketemu Presiden

RM.id  Rakyat Merdeka - Demokrasi memang harus dihidupkan. Jangan sampai ada upaya sedikitpun dan dari pihak mana pun untuk mematikan demokrasi. Tapi, demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang dewasa. Tidak seperti sekarang ini yang cenderung melow. Sedikit-sedikit demo. Sedikit-sedikit minta ketemu Presiden.

Akhir-akhir ini aksi demo kian marak. Dari mahasiswa sampai pelajar turun ke jalan. Senin besok, rencananya mahasiswa akan kembali turun ke jalan. Tuntutan para mahasiswa ini masih sama. Mendesak pemerintah mencabut RKUHP dan meminta presiden mengeluarkan Perppu KPK. Rencananya aksi ini akan digelar di dua tempat: Gedung DPR dan depan Istana. Hari Senin besok juga bertepatan dengan paripurna terakhir Anggota DPR periode 2014-2019.

Perwakilan BEM Jakarta, Andi Prayoga mengatakan, seperti aksi sebelumnya, aksi kali ini juga akan diikuti ribuan mahasiwa dari perguruan tinggi di Jabodetabek. Andi berharap, aksi ini disikapi oleh Presiden Jokowi dengan mengeluarkan Perppu. "Sekarang ini bukan wilayahnya negosiasi, sekarang saya pikir presiden sudah harus mengeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang KPK itu," kata Andi di acara diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, kemarin.

Selain itu, lanjut Andi, mahasiswa juga menuntut dan mengecam keras terhadap aparat kepolisian yang telah bertindak represif dalam menangani aksi unjuk rasa dari mahasiswa.

Baca juga : Korban 22 Mei, Dijemput Bertemu Presiden

Presiden Mahasiswa Trisakti, Dinno Ardiansyah berharap, aksi demo di depan Gedung DPR itu dapat memberikan tekanan psikologi bagi pemerintah dan DPR agar segera mengambil keputusan perppu untuk mencabut revisi UU KPK. "Harapannya, pemerintah segera mengambil sikap apakah perppu akan segera diputuskan atau tidak," kata Dinno, kemarin.

Sejumlah kalangan menyayangkan aksi unjuk rasa ini. Pasalnya, pada Jumat lalu, Presiden Jokowi sudah membuka pintu Istana lebar-lebar untuk mendengarkan langsung tuntutan mahasiswa. Jokowi sudah mengundang BEM Seluruh Indonesia (SI) ke Istana. Sayang undangan itu ditolak.

Ketum BEM Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Agung Tri Putra menyesalkan sikap kawan-kawan BEM SI itu. Menurut dia, dengan bertemu Presiden, mahasiswa bisa langsung menyampaikan aspirasi secara terperinci. "Tanpa sekat dan tanpa perantara," kata Agung.

Kata dia, kalau tidak bertemu dengan Presiden bagaimana aspirasi bisa disampaikan. "Nanti, setelah tidak ada hasil seusai dialog dengan Presiden, baru turun lagi dan rapatkan barisan," ucapnya.

Baca juga : Drama Demi Drama Memalukan

Hal senada dikatakan Sekjen Seknas Jokowi, Dedy Mawardi. Dia menyayangkan, sikap petinggi BEM SI yang menolak bertemu dan berdialog dengan Jokowi. Ketidakhadiran para mahasiswa justru akan membuat kebuntuan. Mahasiwa tidak tahu keinginan Jokowi, Jokowi juga tidak tahu secara rinci tuntutan mahasiswa.

Menurut dia, sikap mahasiswa yang lebih memilih turun ke jalan dari pada berdialog, memperlihatkan sikap mahasiswa yang cengeng. Karena sedikit-sedikit aksi dan meminta perhatian presiden. Sementara saat diundang, malah tidak datang.

"Karena itu kami imbau adik-adik segera berdialog untuk menuntaskan segala persoalan. Dialog harus diperkuat untuk memahami persoalan seputar revisi Undang-Undang KPK, RKUHP, dan sejumlah rancangan undang-undang lain yang menjadi perdebatan," kata Deddy.

Eks Ketua MK, Mahfud MD berpesan, agar mahasiswa berhenti dulu turun ke jalan sambil melihat perkembangan. Selain itu, ia meminta demo mahasiswa lebih bermutu. Pasalnya, hampir semua tuntutan mahasiswa sudah dipenuhi presiden. Misalnya, presiden sudah mencabut pengesahan RKUHP dan menunggu pembahasan ulang. Sejumlah revisi undang-undang seperti RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan sampai minerba juga sudah dicabut.

Baca juga : Korea Dirangkul Erat, Iran Diinjak Keras

"Demo fisik ditahan dulu. Saya senang sebenarnya lihat demo, tapi tetap harus ada rasionalitasnya," kata Mahfud di Yogyakarta, kemarin. Soal tuntutan mahasiswa mengenai UU KPK, Mahfud mengatakan, Jokowi akan segera mengambil keputusan atas hal tersebut.

Pengamat politik dari UIN Jakarta, Adi Prayitno menyebut, seharusnya para mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI menerima undangan Jokowi untuk berdialog. Undangan dialog itu adalah bentuk keinginan Jokowi yang ingin mendengarkan secara langsung apa yang diinginkan oleh mahasiswa. "Demonstrasi dengan poster, dan orasi di depan DPR ini kan hanya sebatas cuplikan-cuplikan tidak dalam rangkaian utuh," kata Adi di Jakarta, kemarin.

Menurut Adi, ketika ada ruang dialog, mahasiswa bisa sampaikan apa keberatannya dan menyampaikan poin-poin yang dianggap kontroversial. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.