Choirul Anam: Bansos Seolah-olah Dari Paslon Tertentu

 Sebelumnya 
Bagaimana Anda melihat bansos saat ini?

Bansos itu program Pemerintah, bukan program Paslon. Basisnya adalah keputusan politik negara di Undang-Undang APBN. 

Jadi, alokasi bansos ini karena ada kebutuhan masyarakat. Bisa jadi karena faktor kemiskinan, bencana alam dan sebagainya. Namun, pada praktiknya bansos ini seolah-olah pemberian dari Paslon tertentu. Itu tidak boleh. 

Apa ada temuan dari TPN Ganjar-Mahfud soal pemberian bansos ini? 

Awalnya, memang banyak terjadi di daerah-daerah. Habis itu, diinstrumentasi lagi yang menandakan bahwa itu adalah satu instrumen yang digunakan oleh Paslon tertentu, malah disebar-sebar di depan istana. Videonya juga viral. Tidak boleh seperti itu. 

Baca juga : Leony, Mesra Dengan Bule, Bak Pengantin Baru

Bansos itu adalah hak, jadi setiap orang harus mendapatkan haknya. Kalau dia miskin, siapa pun orangnya harus mendapatkan. Begitu juga bencana, siapa pun orang, dia harus dapat. Jangan dijadikan satu instrumen untuk kekuasaan. 

Misalnya?

Dalam konteks pembicaraan di lapangan, bahwa kalau sudah terima bansos, maka saat nyoblos disuruh foto, sebagai bukti nyoblos. Ada juga bansos sekarang dirapel semua, bahwa pemberiannya di depan, itu juga tidak boleh.

Menurut Anda, kapan waktu yang tepat pemberiannya?

Kalau memang haknya hanya untuk bulan Januari, ya bulan Januari. Tidak boleh dirapel begitu. Apalagi, ini momennya Pemilu. Nah, kalau APBN digunakan sebagai instrumen Paslon tertentu, maka ini membahayakan kita semua.

Baca juga : PAN Pastikan Usung Kader Di Pilkada 2024

Kenapa membahayakan? 

Karena, akhirnya kita akan merusak birokrasi negara. Salah satu instrumen penting dalam penyaluran bansos, adalah instrumen birokrasi negara. Instrumen ini harus netral. Tidak boleh diseret-seret menjadi birokrasi yang harus dekat dengan calon tertentu. 

Kalau kayak gini, tata kelola negara kita akan rusak, dan ini merugikan kita semua. Ayolah berpolitik dengan baik. Jadi, tidak hanya untuk kepentingan sesaat demi kekuasaan, tetapi untuk tata kelola negara kita yang baik. 

Adakah temuan lainnya?

Ada juga praktik diskriminasi, bagi orang yang bukan pendukungnya, tidak mau janji dan tidak mau foto, maka tidak akan dikasih. Itu kan politik diskriminasi. Padahal jelas kok, terang benderang, bahwa bansos adalah pemberian negara untuk masyarakat yang membutuhkan, karena kemiskinan maupun bencana alam. 

Baca juga : Airlangga Sebarkan 1.000 Kupon Diskon

Masyarakat sekarang sudah cerdas, mereka mengambil bansosnya, tapi tidak mau berkomitmen mengenai memilih dan sebagainya. Ini penting karena banyak masyarakat yang menunjukkan hal itu. NNM

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak edisi Selasa, 6 Februari 2024 dengan judul "Penyaluran Bansos Jelang Pemilu Dicurigai Dipolitisasi, Choirul Anam: Bansos Seolah-olah Dari Paslon Tertentu"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.