Yang Mampu Naikin Saja, Yang Tak Mampu Disubsidi

 Sebelumnya 
Ia menuturkan, untuk me­nyelenggarakan layanan KRL, pihaknya mendapatkan dana dari tarif yang dibayar masyarakat ditambah Kewajiban Pelayanan Publik atau PSO (Public Service Obligation). Selain itu, dalam lima tahun terakhir pelayanan juga terus ditingkatkan. Seperti pembangunan infrastruktur perkeretaapian oleh Kemenhub. Mulai dari bangunan stasiun, jalur baru, dan modernisasi sistem persinyalan.

“Kami pun terus memperba­harui dan meningkatkan kean­dalan sarana perkeretaapian,” katanya.

Sehingga tiap tahunnya dapat menambah jumlah perjalanan, jumlah rangkaian KRL yang melayani pengguna, mengem­bangkan sistem e-ticketing dan digitalisasi layanan.

Baca juga : Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Pemerintah Masih Timbang-timbang

Sementara itu, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Kon­sumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menuturkan, demi men­jaga keberlangsungan pelayanan pada konsumen, maka penamba­han biaya operasional bagi KRL mutlak diperlukan. Penambahan dana operasional yang dimaksud yakni berupa penambahan dana PSO, atau kenaikan tarif pada konsumen. Meski demikian, ia meminta, Pemerintah sebaiknya menambah alokasi dana subsidi operasi KRL Jabodetabek dari­pada menaikkan tarif saat ini.

“YLKI lebih memilih pe­nambahan dana PSO,” ujarnya, Jumat (14/1).

Ia menjelaskan, pihaknya telah melakukan survei pada 2.000 orang responden pada Oktober 2021, di 20 stasiun di wilayah Jabodetabek dan Rangkasbitung, Banten, terkait rencana kenaikan tarif KRL. Hasilnya, sebanyak 355 atau sebesar 17,75 persen responden memandang wajar kenaikan tarif.

Baca juga : PKB Sulsel Tolak Usung Kader Instan Di Pilkada

Sementara sebanyak 175 re­sponden atau sebesar 8,75 persen ingin tarif tidak naik. Dengan kata lain, porsi responden yang setuju kenaikan tarif lebih besar, daripada yang tidak setuju atau menolak kenaikan tarif. Selain itu, sebanyak 526 responden atau sebesar 26,3 persen menyatakan puas dengan pelayanan sekarang. Dan sebaliknya, sebanyak 1.065 responden (lebih dari 50 persen) menyatakan agar PT KCI selaku pengelola KRL terus meningkat­kan pelayanannya.

Kemudian, dari aspek ATP diperoleh angka bahwa ATP penumpang untuk jarak 25 km per­tama sebesar Rp 4.285 (tarif exist­ing Rp 3.000). Sedangkan untuk jarak 10 km pertama, ATP penumpang sebesar Rp 1.605 (tarif saat ini Rp 2.000). Artinya, aspek ATP penumpang untuk jarak 10 km pertama lebih rendah daripada tarif existing. Lalu dari aspek WTP diperoleh angka bahwa nilai WTP penumpang untuk 25 km pertama adalah Rp 5.156. Sedangkan un­tuk 10 km pertama nilai WTP-nya sebesar Rp 2.177.

Berdasarkan hasil analisis data dari kombinasi antara aspek ATP dan WTP, YLKI merekomen­dasikan, adanya potensi bagi Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL sebesar Rp 5.000 untuk jarak 25 km saja.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.