Perdagangan Karbon Nggak Ribet Dan Menguntungkan..

 Sebelumnya 
Sejauh ini, PLN sudah melakukan berbagai upaya untuk menekan emisi yang dihasilkan dari pembangkit seperti co-firing, carbon capture dan upaya-upaya lainnya.

Karenanya, wajar bila hingga saat ini Pemerintah masih mempertimbangkan banyak hal dalam menerapkan carbon trading.

“Carbon trading memang sudah ditunggu banyak pihak. Tapi bagaimana agar aturan carbon ini bisa diterapkan dengan baik. Sehingga dapat memberikan benefit dan tidak memberatkan banyak pihak,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury mengatakan, sinergitas delapan BUMN tersebut sebagai upaya untuk mendukung target penurunan emisi. Sekaligus dorongan untuk melakukan transisi energi.

Untuk itu pada tahap awal ini, perdagangan karbon masih bersifat sukarela. Sebab, hal ini sebagai bentuk persiapan dan kolaborasi perusahaan BUMN, sebelum Pemerintah resmi memberlakukan perdagangan karbon.

Baca juga : Menpora Ajak Pelajar Jaga Persatuan Dan Kesatuan

“Pihaknya melihat, kolaborasi antara BUMN untuk menghasilkan energi dan menurunkan emisi bisa dilakukan. BUMN juga bisa kerja sama dengan negara lain. Intinya, bagaimana BUMN bisa bersama-sama melakukan transisi energi,” ujar Pahala melalui siaran pers, Kamis (20/10).

BUMN yang dimaksud yaitu Perum Perhutani, PT Inalum, PLN, PT Perkebunan Nusantara (PTPN), PT Pertamina, PT Pupuk Indonesia dan PT Semen Indonesia, sebagai pihak yang berkeinginan untuk menjual atau membeli dalam pilot project perdagangan karbon ini.

Sedangkan PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), selaku fasilitator pada pilot project perdagangan karbon.

“Kedelapan perusahaan BUMN ini, ingin berpartisipasi aktif dalam pilot project perdagangan karbon KBUMN VCM, berdasarkan pencapaian target tahunan pengurangan emisi karbon,” katanya.

Hal ini juga sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir, bahwa perusahaan pelat merah diharapkan menjadi pioneer dan role model dalam penerapan dekarbonisasi.

Baca juga : Demi Ketahanan Pangan, BIN Bina Pemuda Fakfak Giatkan Pertanian Jagung Dan Peternakan Sapi

Karenanya, Kementerian BUMN pun telah membentuk Project Management Office (PMO) Dekarbonisasi pada tahun 2021.

“Tujuannya, untuk memastikan proyek strategis dan aksi korporasi ke tujuh perusahaan BUMN tadi agar dapat mendukung target dekarbonisasi,” terangnya.

Di kesempatan yang sama, Direktur Utama Pupuk Indonesia, Bakir Pasaman memastikan, pihaknya turut mendukung pilot project perdagangan karbon yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN.

Dalam proyek ini, pihaknya akan membeli emisi dari perusahaan perkebunan, untuk menutupi emisi yang saat ini masih dihasilkan PT Pupuk.

“Ke depannya, pabrik-pabrik milik Pupuk Indonesia tidak lagi akan menghasilkan emisi karbon. Sehingga kami bisa menjadi pihak yang menjual kredit emisi karbon,” jelasnya.

Baca juga : Kadin Bersama Kamar Dagang Swiss dan Eropa Dorong Inisiatif Keberlanjutan

Ia memaparkan, perdagangan karbon adalah transaksi jual-beli credit carbon yang telah tersertifikasi. Dalam hal ini, setiap perusahaan atau entitas diberikan batasan emisi karbon maksimum.

Nantinya, perusahaan yang telah mengendalikan emisi karbon dengan baik dan belum mencapai batasan karbon, dapat menjual credit carbon-nya ke perusahaan lain yang masih melebihi batasan karbon.

Dengan demikian, perdagangan karbon ini dapat memastikan bahwa perusahaan secara keseluruhan tidak melebihi tingkat emisi karbon dasar.

Tujuan dari perdagangan karbon adalah untuk secara bertahap mengurangi emisi karbon secara keseluruhan. “Sehingga, dapat menekan kontribusi emisi karbon terhadap perubahan iklim dunia,” terangnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.