Dark/Light Mode

Risiko Kehilangan PDRB Capai Rp 215,8 Triliun

Polusi Udara Jakarta Ganggu Perekonomian

Minggu, 27 Agustus 2023 06:45 WIB
Karyawan Badan Kepegawaian Daerah (PNS-BKD) Pemprov DKI beraktivitas pada hari pertama masuk kerja kebijakan bekerja dari rumah di kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Senin (21/8/2023). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah untuk 50 persen ASN pada 21 Agustus-21 Oktober 2023, terkait dengan penyelenggaraan KTT ASEAN 2023 serta untuk menurunkan tingkat pencemaran udara di DKI Jakarta. (Foto: Antara)
Karyawan Badan Kepegawaian Daerah (PNS-BKD) Pemprov DKI beraktivitas pada hari pertama masuk kerja kebijakan bekerja dari rumah di kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Senin (21/8/2023). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah untuk 50 persen ASN pada 21 Agustus-21 Oktober 2023, terkait dengan penyelenggaraan KTT ASEAN 2023 serta untuk menurunkan tingkat pencemaran udara di DKI Jakarta. (Foto: Antara)

RM.id  Rakyat Merdeka - Polusi udara yang terjadi di Jakarta beberapa pekan terakhir dikhawatirkan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Apalagi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan kebijakan sistem bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) atau melaksanakan hybrid working tanpa perlu datang ke kantor.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, kebijakan WFH bagi karyawan Pemda, Kementerian dan Lem­baga hingga pegawai swasta, memiliki risiko menurunkan berbagai indikator ekonomi di Jakarta dan sekitarnya.

“Kalau WFH dilakukan oleh ASN (Aparatur Sipil Negara) dan juga pegawai swasta non-esensial, akan berpengaruh terhadap 40 persen pengeluaran rumah tangga di sektor transportasi. Jakarta juga berisiko kehilangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebe­sar Rp 215,8 triliun sepan­jang 2023,” kata Bhima kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Baca juga : Masyarakat Kudu Cakap Digital

Menurutnya, jika kebijakan WFH diberlakukan lebih luas lagi, maka pengaruhnya ke perekonomian akan lebih besar lagi. Khususnya dari sektor transportasi dan rekreasi.

Bhima mengatakan, kalau efek WFH sampai membuat 30 persen pendapatan sektor hotel dan restoran di Jakarta dan sekitarnya berkurang, maka ada tambahan kehilangan sebesar Rp 98,9 triliun.

“Ini kita ambil dari asumsi porsi pengeluaran masyarakat Jakarta untuk hotel dan restoran pada 2018-2022 sebesar 15,3 persen,” ujarnya.

Baca juga : Lepas Ekspor Pertanian Rp 12,45 Triliun, Wapres Puji Mentan

Senada, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus memperkirakan dampak polusi itu menghambat pertumbuhan ekonomi Indone­sia sebesar 0,02 persen.

“Jakarta dan sekitarnya men­jadi barometer nasional. Karenanya, ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan jika penu­runan konsumsi di Jakarta tinggi,” kata Heri di Jakarta.

Menurutnya, dengan kebi­jakan WFH, maka setiap ASN diwajibkan bekerja dari rumah. Dengan demikian, mereka tidak akan mengeluarkan biaya seperti transportasi atau makan di luar.

Baca juga : Manusia Rp 2,23 Triliun Nggak Sabar Main Bareng Chelsea

Dengan demikian, konsum­si masyarakat akan menurun, dan pada akhirnya berimbas pada melemahnya pertumbuhan ekonomi.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.