Begini Strategi Mencapai Zero Backlog 2045 Menurut Pakar Properti

RM.id  Rakyat Merdeka - Pengamat Properti yang juga Pakar Properti Nasional, Panangian Simanungkalit menilai, sektor perumahan, khususnya perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), masih belum mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Kondisi ini terlihat masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki atau belum bertempat tinggal di hunian yang layak dan berkualitas.

"Artinya, sektor perumahan berjalan di tempat, bahkan berjalan mundur. Permasalahan "backlog" (kekurangan perumahan) saat ini masih belum teratasi bahkan jumlahnya semakin meningkat. Karena itu kita berharap pemerintah yang akan datang agar lebih memperhatikan hunian rakyat, terutama bagi milenial dan MBR," ucap Panangian, di Jakarta, Rabu (4/10/2023).

Apalagi, menurut Panangian, pemerintah memiliki program yang cukup bagus, yakni menargetkan zero Backlog pada tahun 2045.

Baca juga : Menarik! Ini Strategi Pemasaran Untuk Menangkan Hati Konsumen

"Program ini sangat mulia, tapi jelas membutuhkan kebijakan atau program yang tidak biasa. Strateginya harus matang. Jika tidak program ini hanya akan jadi mimpi belaka," imbuhnya.

Panangian memaparkan, Presiden Jokowi dalam sambutannya pada saat Musyawarah Nasional (Munas) REI 2023 lalu mengatakan, backlog perumahan kita masih 12,7 juta unit.

"Pertanyaannya, mengapa dari 2014 sampai 2023, angka backlog tidak berkurang dan seperti jalan di tempat?" tutur Panangian.

Sementara itu, berbicara soal target Zero Backlog pada tahun 2045, Panangian yang juga merupakan Direktur Eksekutif di Panangian School Of Property menyatakan, perlu upaya keras dan cerdas untuk mencapai ke sana.

Baca juga : Mentan: Negara Menghargai Keringat Para Petani

Jika sekarang jumlah backlog mencapai 12,7 juta unit, berarti harus dihitung berapa unit yang akan dibangun dalam waktu 21 tahun mendatang.

"Ya, setidaknya kita butuh bangun membangun sekitar 600 ribu unit per tahun," bebernya.

Salah satu cara yang paling simpel, menurut dia, adalah menambah jumlah subsidi perumahan.

"Subsidi kita sekarang kan cuma Rp 20 triliun. Bandingkan dengan subsidi pendidikan yang mencapai Rp 570 triliun. Jadi untuk perumahan tidak sampai 3 persen," tuturnya.

Baca juga : Begini Cara Menteri Hadi Tjahjanto Jaga Sawah Rakyat

Jumlah ini sangat jauh jika dibandingkan dengan negara-negara yang sudah maju. Bahkan, dengan Malaysia, yang anggaran perumahannya sudah mendekati 10 persen.

"Paling tidak 3 kali lipat dari kondisi sekarang deh. Jadi tetap dibutuhkan peningkatan anggaran dari APBN," terangnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.