Bright PLN Batam Minta Harga Gas Dipangkas

RM.id  Rakyat Merdeka - PT bright PLN Batam mengandalkan pembangkit listrik tenaga gas untuk ketersediaan dan kelancaran penyediaan energi listrik di Batam – Bintan. 

Tercatat, Komposisi pemakaian energi primer diwilayah ini sebesar 75 persen menggunakan bahan bakar gas, dan 24,05 persen menggunakan bahan bakar batu bara.

Direktur Utama bright PLN Batam Dadan Kurniadipura mengungkapkan, pihaknya sudah tidak lagi menggunakan bahan bakar minyak. Pasalnya, bahan bakar minyak dianggap sebagai barang langka/sulit didapatkan. 

"Bahan bakar minyak terpaksa digunakan hanya pada saat listrik byar pet. Jadi sudah lama kami tidak pakai bahan bakar minyak, dari sisi hitungan operasional juga mahal," tutur Dadan, saat menerima kunjungan media di kantornya, Rabu (23/10/2019).

Pada pertemuan itu, hadir mendampingi Dirut bright PLN Batam, Vice President Public Relation PT PLN Dwi Suryo Abdullah, Direktur Keuangan Dan Sumber Daya Manusia Bayu Widyarto, Direktur Operasi Awaluddin Hafid, hadir juga Direktur Bisnis Dan Pengembangan Usaha Buyung Abdul Zala.

Menurut Dadan, sampai dengan pertengahan 2019, bright PLN Batam memiliki daya mampu kurang lebih 570 MW dengan beban puncak Batam-Bintan 480 MW.

Baca juga : PLN Potong Gaji Karyawan Buat Nanggung Kompensasi

“Dengan komposisi pemakaian energi primer tersebut, energi gas merupakan bahan bakar utama untuk ketersediaan dan kelancaran penyediaan energi listrik di Batam – Bintan,” katanya.

Dadan mengakui, lima bulan lalu bright PLN Batam terpaksa melakukan pemadaman bergilir di beberapa wilayah. Hal ini harus dilakukan lantaran dua pembangkit besar milik perusahaan mengalami gangguan.

"Pembangkit besar kita mengalami gangguan dan rusaknya berbarengan. Blade turbinnya kena, kalau mengganti spare partnya dari Eropa dan butuh waktu untuk perbaikannya. Kami beroperasi dengan kondisi pas-pasan waktu itu. Kalau terjadi seperti itu, terjadilah pemadaman," paparnya.

Ditegaskan, PLN Batam juga tidak pernah menggunakan subsidi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) layaknya PT PLN Persero yang masih disubsidi pemerintah. "Kami harus menghidupi perusahaan sendiri karena tidak tergantung dari pemerintah pusat melalui pendanaan APBN," kata dia.

Karena tidak mendapatkan subsidi APBN, Dadan berharap bantuan diberikan dari stakeholder maupun pemerintah daerah setempat agar harga gas mendapat harga yang murah atau dapat diperjuangkan untuk bisa turun, demi keberlangsungan pasokan. 

"Kami sadar, ini sulit karena kebijakan yang tak populer, apalagi jelang pilkada. Tapi kami akan terus berusaha agar kelistrikan di Batam tetap mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Batam yang terus tumbuh."

Baca juga : Terbukti Sukses, Amran Minta Sejumlah Program Strategis Dipertahankan 

Ganti Kulit

Pada kesempatan tersebut, Dadan juga menceritakan sejarah bright PLN Batam yang tak mendapat subsidi APBN.

Diceritakan, kiprah pengelolaan ketenagalistrikan untuk melayani kebutuhan listrik masyarakat Batam, awalnya dilakukan oleh Pertamina, tepatnya pada tahun 1971.

Kala itu, Pertamina dipercaya sebagai instansi pertama yang mengelola daerah industri Pulau Batam. Bermodalkan PLTD yang memiliki daya pasang cukup rendah, 2 x 188 KvA, sehingga waktu itu listrik hanya bisa dirasakan oleh Pertamina dan perumahan karyawannya saja.

Seiring dengan perkembangan Batam yang mulai meningkat, Tahun 1976 pemerintah Indonesia membentuk Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OPDIPB).

Kemudian, perkembangan Batam kala itu pun tak dapat terbendung lagi. Investor-investor asing sudah mulai melirik potensi yang ada di Batam. 

Baca juga : JK Minta KB Dilanjutkan

Tak pelak lagi kalau Otorita Batam saat itu cukup kewalahan mengelolanya, sehingga satu persatu dilepas, termasuk bisnis ketenagalistrikan. Akhirnya, pada 1 Januari 1993 berdasarkan kesepakatan pemerintah dan OB, pengelolaan ketenagalistrikan diserahkan ke PT PLN (Persero) Wilayah Khusus Batam.

Pada 3 Oktober 2000, status PT PLN (Persero) Wilayah Khusus Batam berubah menjadi PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PT PLN Batam) dengan status sebagai anak perusahaan PT PLN (Persero), sebagai unit mandiri yang mengelola kelistrikan dari hulu sampai hilir.

"Dan pada Juni 2008 PT PLN Batam melakukan rebranding menjadi b’right PLN Batam," katanya.

Tahun 2015 bright PLN Batam membantu PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepualuan Riau dengan interkoneksi Batam-Bintan. Interkoneksi kelistrikan adalah bagian program merangkai pulau.

Saat ini, jaringan Transmisi 150 kV yang menghubungkan Sistem Kelistrikan Batam - Bintan terdiri dari Kabel Laut dengan panjang 8,4 KMR, Transmisi dengan panjang 80,73 KMR dan 5 Gardu Induk dengan total daya 160 MVA. [FAZ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.