OJK Fokus Dukung UMKM Dan Pariwisata

 Sebelumnya 
OJK juga telah menggelontorkan program dan kebijakan. Mulai dari kemudahan informasi kredit dan pembiayaan, pengembangan kapasitas dan business matching UMKM, seperti halnya yang di Palembang.

Tak hanya itu, sejak tahun lalu, OJK mendorong penyaluran pembiayaan untuk peremajaan petani sawit rakyat, yang dalam setahun nilainya sudah melampaui Rp 6 triliun. Dan diberikan kepada lebih dari 50 petani sawit rakyat di Sumsel saja.

“Maka, setiap petani memiliki akses pembiayaan sebesar Rp 125 juta. Ke depan, OJK juga akan terus memainkan industri langkah mobilisasi motor pertumbuhan dalam negeri,” tuturnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen dan Anggota Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menambahkan, penyelenggaraan Gernas-BBI BBWI menjadi salah salah satu bukti nyata OJK sangat mendukung pertumbuhan bisnis UMKM di daerah.

Baca juga : Kita Optimistis Mampu Capai Nol Emisi Karbon

Dimulai dari pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), teknologi, maupun akses permodalan

“Kami mendukung program pembiayaan melawan rentenir. Di Sumsel, datanya sudah diikuti 2.900 debitur dengan angka hampir Rp 30 miliar. Ini akses permodalan yang bisa didapat UMKM,” pungkasnya.

Di kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam sambutannya melalui video menekankan, daerah harus terus berkolaborasi dengan OJK, karena dapat membantu tingkatkan kemampuan UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan.

Ia juga mengapresiasi, pencapaian BBI dan BBWI untuk onboarding UMKM dengan target 30 juta pada akhir 2024, awal tahun ini telah tercapai 25,2 juta unit. “Masih ada target 4,8 juta yang perlu dicapai,” ucapnya.

Baca juga : Hate Dan Love, Jukir Dibenci Tapi Dibutuhkan Agar Parkir Aman

Selain itu, ia juga terus untuk mendorong terus transaksi UMKM agar mencapai target Rp 50 miliar di tiap provinsi. Serta realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Pemda (Pemerintah Daerah) maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 2023 sudah meningkat sampai 80 persen, dari Rp 749 triliun menjadi sebesar Rp 1.349,8 triliun.

“Saya ingatkan kembali seluruh K/L Pemda dengan target belanja 95 persen untuk produk dalam negeri, terutama UMKM terus meningkat, dan mencapai target yang ditetapkan,” katanya.

Hapus Buku Kredit Macet UMKM

Di kesempatan yang sama, Mahendra berharap, Peraturan Pemerintah (PP) terkait penghapusbukuan kredit macet UMKM bisa segera diberlakukan, terutama oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Sebab ia menilai, hal tersebut semakin memperluas akses para debitur UMKM dalam mengakses pembiayaan yang awalnya unbankable.

“Kalau bank-bank umum swasta kan sudah lazim, yang ditunggu ini aturan bagi bank BUMN. Lebih cepat lebih baik lagi,” kata Mahendra kepada Rakyat Merdeka.

Baca juga : Nasib Ten Hag Belum Aman

Lebih jauh ia mengungkapkan, dalam menyampaikan usulan rumusan PP, OJK mendasarkan pada kewenangan dari masing-masing perbankan. Aturan hapus kredit macet UMKM merupakan isu yang dipersepsikan lebih kepada upaya untuk efisiensi, prudential dan kemudahan akses pembiayaan.

Dengan begitu diharapkan, target pembiayaan ke UMKM bisa mencapai lebih dari 30 persen.

“OJK juga melihatnya mesti menyeluruh, bukan hanya bank yang didorong untuk menyalurkan kredit UMKM, tetapi juga non-bank, security crowdfunding, Peer to Peer (P2P) lending,” tegasnya. DWI

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 9, edisi Senin, 27 Mei 2024 dengan judul "Aktif Gelar Gernas BBI-BBWI OJK Fokus Dukung UMKM Dan Pariwisata"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.