Bos BKPM Gagal Meredam Impor

RM.id  Rakyat Merdeka - Serbuan tekstil impor yang makin membanjiri pasar Indonesia dikeluhkan pengusaha tekstil dalam negeri. 

“Pasar tekstil Indonesia saat ini sudah masuk dalam kondisi kritis,” kata Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat Sintesis dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Ravi Shankar usai rapat pembahasan kendala industri tekstil dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia di Kantor BKPM Jakarta, kemarin.

Menurut Ravi, pasar tekstil di Tanah Air terjun bebas di sebabkan membanjirnya tekstil dan produk tekstil dari negara-negara produsen tekstil besar seperti China dan India di sektor hulu dan Vietnam serta Bangladesh di sektor hilir. 

Ravi mengatakan, jika hal ini tidak segera dibenahi, tekstil dalam negeri akan semakin kalah saing dengan serbuan tekstil impor.

Baca juga : Ma`ruf Sungguh Ma`ruf

“Kita makin kalah saing, impor yang masuk ini dari negara yang kapasitasnya sudah skala dunia. Mereka punya kelebihan kapasitas, mau tembus ke market Indonesia. Jadi market Indonesia sekarang dalam kondisi kritis karena barang masuk, barang hulu, barang hilir, garmen semuanya sudah masuk,” kata Ravi. 

Agar pengusaha tekstil Indonesia tidak gulung tikar, para pelaku usaha tekstil ini meminta pemerintah segera memberi dukungan melalui kebijakan pro industri agar mereka bisa mengamankan pasar dari serbuan tekstil impor, bahkan bisa meningkatkan ekspor ke depannya. 

“Kami perlu kebijakan yang bisa mendukung industri ini di jangka panjang. Pasar dalam negeri itu harus kita bisa kuasai. Kepastian prioritas buat produk dalam negeri itu perlu kita utamakan. Dari situ muncul bagaimana bisa meningkatkan ekspor,” ujarnya. 

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Iwan Lukminto menambahkan, pelaku usaha tekstil juga merekomendasikan enam pokok pengembangan industri tekstil dalam negeri. 

Baca juga : BKS Setor Dokumen Pengesahan Konvensi Internasional IMO di London

“Enam pokok itu antara lain terkait raw material, market, komersial, sumber daya manusia, energi dan teknologi, serta lingkungan hidup,” ujar Iwan. 

Setiap pokok rekomendasi tersebut nantinya akan diperinci untuk setiap kementerian dan lembaga terkait. Iwan mengatakan industri semestinya memang memiliki suatu kemajuan. Kemajuan ini terkait dengan kementerian dan lembaga. 

“Sehingga kami punya suatu daya saing dan harapan bahwa industri ini adalah industri yang baik,” kata dia. 

Menanggapi keluhan ini, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengakui, kalau saat ini banyak produk tekstil dari luar Indonesia yang melakukan penetrasi yang sangat besar ke dalam negeri. 

Baca juga : Audisi Calon Bos BUMN Menarik Jadi Tontonan

“Kalau kita cek di pasarpasar bahkan sampai di Tanah Abang itu sudah susah mendapatkan made in Indonesia, made in negara lain saja. Bukan rahasia lagi kalau garmen banyak impor dari negara lain terutama dari China,” kata dia. 

Selain itu, Bahlil menyebut, kendala industri tekstil saat ini adalah ke naikan upah minimum provinsi (UMP) serta tingginya harga pokok produksi (HPP) akibat bahan baku yang mahal. 

Untuk mengatasi permasalahan ini, lanjut Bahlil, pemerintah akan meningkatkan koordinasi dengan pengusaha, termasuk mengeluarkan regulasi yang selaras dengan peningkatkan industri tekstil dalam negeri. 

“Ini bukan hanya kerja pengusaha. harus ada sinergi antara pengusaha dan pemerintah. Regulasi yang harus kita kasih ke mereka jangan memberatkan. Ketika regulasi memberatkan pengusaha maka mereka tidak akan kompetitif dengan produk-produk impor,” ujarnya. [NOV]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.