ESDM Pastikan Subsidi Gas Melon Dilanjutkan

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjamin tidak akan mencabut subsidi gas elpiji 3 kilogram.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM, Alimuddin Baso mengakui, dari sisi volume konsumsi gas melon terus membengkak peningkatan dari tahun ke tahun.

Alimuddin mengungkapkan, dari tahun 2016-2017 meningkat 4,8 persen, tahun 2017-2018 meningkat 3,8 persen, lalu 2018-2019 meingkat 4,8 persen.

"Kondisi saat ini, kalau kita lihat perkembangan volume elpiji 3 kg meningkat dari tahun ke tahun. Artinya, beban negara dari sisi pembiayaan subsidi tingggi," ungkapnya di Jakarta, kemarin.

Baca juga : Soal B30, Produsen Mobil: Aman Digunakan

Menurutnya, harus ada kebijakan yang jelas untuk menekan subsidi. Namun, dirinya memastikan rakyat yang berhak akan tetap mendapatkan subsidi. 

"Pemerintah tentu dibebani biaya subsidi Rp 5 ribu sekian per kg. Makin banyak volume yang dikonsumsi banyak beban negara," ujarnya.

Dia berharap ke depan penyaluran subsidi gas melon bisa lebih tepat sasaran. Alimudin berharap ke depan penyaluran subsidi gas melon bisa lebih tepat sasaran. Sejauh ini, pemerintah tengah mengkaji beberapa opsi sebagai jalan tengah tingginya subsidi elpiji 3 kg. 

Dirinya mengatakan, bahwa pemerintah akan mengkaji pendistribusian elpiji 3 kg agar bisa lebih tepat sasaran kepada masyarakat. "Mudah-mudahan bisa meredakan isu-isu yang terjadi," jelasnya.

Baca juga : Dikasih Subsidi, Tarif KA Perintis Cuma Seribu Perak

Selain itu, pemerintah akan terus menggenjot penyebaran jaringan gas (jargas) sebagai subtitusi konsumsi LPG 3 kg.

"Yang jadi soal adalah pembangunannya. Kalau dari aspek demand bisa dikontrol masyarakat akan bergeser ke sana akan lebih tepat sasaran. Saya ingin sampaikan 2020 kami sudah rencanakan 266 ribu dengan 70 sambungan," jelasnya.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro mengatakan, sebelumnya Kementerian ESDM berencana melakukan penyaluran subsidi tertutup. Menurutnya, hal itu terjadi karena pemerintah panik. Karena, pajak tidak tecapai maka harus ada pos-pos yang perlu dihemat.

"Kepanikan ini karena perencanaan pemerintah jangka panjang tidak dilakukan. Defisit migas ini bukan barang baru, setelah exit OPEC sejak 2000-an defisit," ungkapnya.

Baca juga : Begini Solusi KADIN Atasi Minimnya Dana Subsidi Program Sejuta Rumah

Komaidi mengatakan, jika pemerintah memang betul-betul mau mengambil kebijakan untuk salurkan subsidi tertutup harus dipersiapkan dengan matang. Karena, jika berkaca dari negara maju, negara memberikan jaminan subsidi kepada masyarakat yang tidak memiliki daya beli.

"Seperti air, orang akan membeli barang yang lebih murah, semestinya barang itu harganya satu. Kalau gas 3 kg satu harga orang yang nggak berhak nggak bisa akses," ujarnya.

Sementara Anggota Komisi VII DPR, Kardaya Warnika meminta agar pemerintah lebih berhati-hati jika menyampaikan wacana terkait dengan energi. Seperti rencana penyaluran subsidi tertutup untuk gas melon yang dirinya sebut membuat gaduh masyarakat.

"Pemerintah berlakulah sebagai negarawan bukan pengamat. Pengamat ngomong cepet-cepetan, pemerintah belakangan. Ini belum apa-apa udah ngomong 3 kg. Menteri bilang kita pemerintah tidak sempat ngomong seperti itu," jelasnya.[KPJ]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.