Semoga Saja Stok Pangan Kita Aman Dan Terkendali

RM.id  Rakyat Merdeka - Sejumlah daerah dikabarkan mulai mengalami kelangkaan pupuk subsidi. Kabar itu langsung disanggah Head of Corporate Communication PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) Wijaya Laksana. Dia memastikan tidak ada kelangkaan pupuk, karena perseroan sudah memiliki strategi untuk itu.

“Supaya tidak langka, kami selalu menyiapkan stok di atas ketentuan. Bahkan bisa tiga kali lipat dari ketentuan. Kami juga selalu menyediakan stok pupuk non subsidi di kios-kios pupuk, sehingga petani yang kehabisan, tetap dapat memperoleh pupuk,” kata Wijaya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Namun demikian, beberapa daerah seperti di Banjar, Sulawesi Selatan, hingga Aceh sempat dikabarkan mengalami kekurangan pasokan pupuk subsidi. Tetapi Pupuk Indonesia mengklaim, pupuk subsidi hanya dikirimkan sesuai permintaan.

“Dari kami, pupuk selalu ada. Tapi alokasi subsidi dari pemerintah, anggarannya kan sudah ditentukan,” katanya.

Asal tahu saja, alokasi anggaran pupuk subsidi dari pemerintah saat ini mengalami penurunan. Dari volume sebanyak 9,1 juta ton pada 2019, sekarang Kementerian Pertanian (Kementan) hanya mengalokasikan pupuk bersubsidi sebesar 7,9 juta ton untuk 2020.

“Jadi kami masih harus verifikasi lagi wilayah mana dan kelompok apa yang membutuhkan supaya tepat sasaran. Sekarang alokasi pupuk subsidi juga berkurang dibanding tahun lalu,” tegasnya.

Baca juga : Terapkan WFH, PLN Tegaskan Kelistrikan Aman Terkendali

Menurut dia, bisa saja petani yang belum mendapatkan pasokan pupuk subsidi di daerahnya karena mereka belum terdaftar. Sesuai aturan Kementan, pupuk subsidi tidak bisa digelontorkan begitu saja.

Pupuk subsidi hanya dikirimkan sesuai permintaan dari kelompok tani yang sudah terdaftar dalam Sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Cara ini tertuang dalam Permentan No. 10 tahun 2020.

“Daerah mana yang kekurangan dan kelompok mana yang butuh itu harus terdaftar,” katanya.

Menurut dia, selama pandemi ini perseroan tetap melakukan produksi secara normal. Pada semester I tahun ini kinerja produksi capai sebesar 6.210.818 ton.

“Produksi kami meningkat 6,92 persen dari tahun sebelumnya. Total penjualan juga meningkat menjadi 7.151.040 ton atau 12,5 persen. Itu total seluruh penjualan dibandingkan dari periode yang sama di tahun lalu,” katanya.

Menanggapi ini, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara meminta pemerintah berhati-hati menangani urusan pangan.

Baca juga : Adaptasi Kebiasaan Baru, Pengawasan Kota Bandung Diperketat

Persoalan pupuk jangan dianggap sepele. “Pupuk subsidi yang jumlahnya berkurang membuat petani protes. Ini harus disikapi cepat,” kata Bhima kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Karena, menurut dia, jika kesulitan pupuk subsidi petani tidak direspons, maka akan berpengaruh kepada produktivitas tanam. Selama ini petani membeli pupuk subsidi karena harganya yang sesuai kantong mereka.

“Ini harus dilihat juga data penerima pupuk subsidi, apakah sudah benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai distribusi pupuk subsidi ada gangguan, atau malah ada yang memanfaatkan untuk kepentingan bisnis pribadi, dalam artian menjadi rente,” tegasnya.

Dalam kondisi pandemi Covid-19, dia berharap pemerintah khususnya Menteri Pertanian (Mentan) sigap mencegah krisis pangan. Jangan sampai Indonesia menghadapi kesulitankesulitan pangan.

“Negara lain itu sudah mulai fokus untuk persiapan negara mereka sendiri. Seperti Thailand, sudah mulai mengurangi ekspor. Nah, kita jangan tergantung sama impor lagi. Kondisi sekarang fase adaptasi setelah pandemi, harus dimanfaatkan dengan cepat untuk antipasi ke depan. Termasuk ketersediaan pupuk,” papar Bhima.

Sebab, dia berkeyakinan masalah pupuk akan berpotensi mengganggu target panen. Sehingga tugas pemerintah memastikan stok pupuk subsidi dan non subsidi.

Baca juga : Pemkot Bandung Siapkan Kebijakan Khusus Dan Begini Cara Mengatasinya...

Di beberapa daerah, pupuk subsidi dianggap langka oleh petani. Seperti di Banjar, Jawa Barat, Kendal, Jawa Tengah, Aceh dan Bantaeng, Sulawesi Selatan.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengakui alasan alokasi pupuk subsidi tahun ini dikurangi karena memang anggaran dipotong.

“Anggaran dikurangi, sekarang pupuk harus lebih maksimal dan bermanfaat bagi mereka yang butuh,” kata Syahrul dalam keterangan persnya, kemarin. Pihaknya kini lebih selektif dalam menyalurkan pupuk bersubsidi.

Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Sarwo Edhy mengimbau, petani di Bantaeng, untuk memanfaatkan pupuk nonsubsidi bila alokasi pupuk bersubsidi sudah terealisasi seluruhnya. “Kalau alokasi pupuk subsidi sudah tak cukup maka bisa memanfaatkan pupuk non-subsidi, sehingga pertanian bisa terus berlangung,” ujar Sarwo Edhy.

Meski demikian, realisasi pupuk subsidi untuk Kabupaten Bantaeng sudah mencapai 7.217 ton. [JAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.