Ribuan Kades Berkomitmen Perkuat Pendidikan Berkualitas Lewat Program Satu Desa Satu PAUD

 Sebelumnya 
Para kepala desa yang hadir diharapkan dapat meneruskan program-program pemerintah kepada seluruh masyarakat, demi mewujudkan pendidikan berkualitas di desa.

Kegiatan pembangunan PAUD di desa perlu meliputi pengembangan kapasitas guru dan pendidik, pengelolaan insentif guru dan pendidik, implementasi program Pemberian Makanan Tambahan untuk mencegah stunting, serta pembangunan sarana dan prasarana PAUD.

Seminar hari ini juga mengingatkan para kepala desa bahwa bukan hanya penting untuk memiliki PAUD di desa mereka, tetapi juga, berkualitas. Karena itu, melalui seminar ini para peserta dijelaskan kembali tentang elemen-elemen PAUD berkualitas.

Yaitu, kualitas proses pembelajaran, adanya kemitraan dengan orang tua, terdapatnya dukungan terhadap layanan esensial di luar layanan pendidikan, serta adanya kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya yang baik.

Baca juga : Dukung Pendidikan Perempuan, Glow & Lovely Gelar Program Beasiswa

Pada kesempatan ini Mendikbudristek juga menyampaikan kembali kabar gembira. Apa itu? Yakni, PAUD sekarang didukung dua inovasi yang baru saja diluncurkan.

Pertama, Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Belajar yang memungkinkan guru mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada murid, dengan mempertimbangkan karakter potensi dan keragaman peserta didik serta kondisi sekolah masing-masing.

Dan kedua, Reformasi kebijakan BOP PAUD yang dilakukan bersama-sama Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

Kini, kata Nadem, nilai satuan BOP PAUD bervariasi sesuai tingkat kemahalan daerah, penyalurannya langsung masuk ke rekening satuan pendidikan, dan pemanfaatannya pun jauh lebih fleksibel.

Baca juga : Di Luar Jawa Bali, Pemerintah Siapkan Isoter 2-3 Kali Lipat Dibanding Masa Delta

"Hal ini selaras dengan program pembangunan desa yang berkelanjutan, di mana, setiap desa punya karakteristik yang unik dan harus jadi kekuatan pembangunan desa itu sendiri," imbuh Mendikbudristek.

Melalui reformasi kebijakan BOP PAUD yang baru diluncurkan pada 15 Februari 2022 ini, satuan PAUD kini dapat menerima secara langsung BOP tersebut sepanjang memiliki ijin penyelenggaraan, memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), memiliki data yang mutakhir dalam DAPODIK, dan peserta didiknya memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).

Metode perencanaan dan pelaporan penggunaan BOP saat ini juga telah diotomasi melalui Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan keuangan daerah.

Kepala desa belajar bagaimana langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk membentuk, meresmikan dan mengelola PAUD berkualitas.

Baca juga : Pembangunan Waduk Bener Berlanjut, KSP: Pendekatan Ke Masyarakat Harus Santun

Menjadikannya prioritas pembangunan desa, memasukkannya ke dalam berbagai instrumen kebijakan dan penganggaran, serta menjadikannya titik untuk berkolaborasi lintas pihak dan lintas sektor.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.