Jokowi Wanti-wanti Soal Sengketa Tanah, Dampaknya Serem, Bisa Ke Mana-mana...

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi menyoroti berbagai persoalan terkait lahan, yang khusus dan spesifik di pulau-pulau kecil. 

Suku Bajo yang hidup di atas dan di bawah hamparan perairan, misalnya. Ketika diberikan hak milik, ributnya ternyata antar kementerian. 

"Nggak bisa, Pak, ini diberi. Karena ini adalah haknya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nggak bisa diberikan. KLHK juga begitu. Nggak bisa, Pak. Ini adalah kawasan hutan lindung. Karena di situ ada koral, ada terumbu karang. Itu hak kami," beber Jokowi dalam pertemuan puncak Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA Summit) 2022 di Wakatobi, Kamis (9/6).

"Ributnya hanya masalah gitu-gitu dari dulu. Termasuk urusan sertipikat. Itu juga gitu-gitu aja. Pemerintah daerah, di kabupaten/kota, di provinsi, di pusat, tidak bekerja secara terintegrasi. Jalan sendiri-sendiri. Egonya sendiri-sendiri," imbuhnya.

Kalau diterus-teruskan, persoalan negara tidak akan kelar. Sementara solusinya, sebetulnya kelihatan. Tapi, tidak bisa dilaksanakan hanya gara-gara ego sektoral.

Baca juga : Presiden Lantik Dewan Pengarah, Kepala & Wakil Kepala BPIP di Istana

"Itulah persoalan kita. Saya sangat menghargai pertemuan GTRA ini. Ini Gugus Tugas Reforma Agraria yang kita harapkan segera bisa mengintegrasikan, memadukan seluruh kementerian/lembaga dan juga pemerintah daerah. Semuanya bekerja dengan tujuan yang sama menyelesaikan masalah-masalah lahan yang ada di masyarakat. Nggak ada yang lain," papar Jokowi.

Dia pun mengingatkan bahayanya persoalan sengketa tanah atau lahan. 

Orang bisa bunuh-bunuhan gara-gara itu. Orang bisa pedang-pedangan gara-gara sengketa lahan. Warga antar kampung, bisa berantem karena sengketa lahan. Rakyat dan perusahaan, bisa berkelahi karena sengketa lahan.

"Hati-hati, ini hati-hati dampak sosial, dampak ekonominya ke mana-mana. Kalau sudah pegang yang namanya sertipikat, pegang, punya. Ini bisa memberikan trigger kepada ekonomi karena bisa dipakai untuk kolateral. Bisa dipakai untuk jaminan, untuk mengakses permodalan ke bank, ke lembaga keuangan," jelas Jokowi.

"Hati-hati. Persoalan yang tidak bisa kita selesaikan, merembetnya bisa ke sosial, ke ekonomi," pesannya.

Baca juga : Menko PMK Wanti wanti Soal Mitigasi Bencana Di Kampus Inismu Pacitan

Harus Bersinergi

Jokowi bilang, persoalan ini tidak hanya masalah urusan lahan dan tanah saja. Masih banyak persoalan yang lain, karena kita tidak pernah bekerja terintegrasi.

"Jalan tol berpuluh-puluh tahun berhenti, karena pembebasan lahan. Karena apa? Tidak saling komunikasi antara BPN dengan daerah. Antara BPN dengan yang ingin mengerjakan tol, Kementerian PUPR, nggak nyambung. Berhenti, ada yang 20 tahun, ada yang 10 tahun. Saya ke lapangan, ini persoalan apa toh kayak gini kok nggak rampung-rampung. Persoalan kecil, tapi enggak bisa diselesaikan oleh pembuat kebijakan. Siapa? Kita sendiri. Kan lucu banget kita ini," urai Jokowi.

Untuk memecah kebuntuan itu, Jokowi langsung mengambil inisiatif menelepon tiga orang, dan memberi penugasan. Nggak ada dua minggu, kelar. Jadi, kenapa menunggu sampai 15-20 tahun? Begitu katanya.

"Sekarang jadi sambung, sambung, sambung jalan itu karena hal-hal seperti ini. Ini terakhir, saya ingin tegaskan lagi permintaan saya kepada seluruh pejabat pusat maupun daerah, seluruh kementerian dan lembaga, pusat dan daerah. Semua lembaga pemerintahan ini harus saling terbuka, harus saling bersinergi, pada tataran pelaksanaan," tutur Jokowi.

Baca juga : KUR Bantu Petani Gorontalo Kembangkan Budidaya Pertanian

Dia menyesalkan fakta, banyak pejabat yang ngomong kita harus terbuka di forum rapat. Tapi, praktiknya tidak.

"Itu yang kita sering lemah di situ. Sekali lagi, semua lembaga pemerintah harus saling terbuka dan saling bersinergi," tegasnya. 

Pada kesempatan yang sama, Jokowi juga mengatakan, pihaknya tak bisa menoleransi. Mentolerir terjadinya kerugian negara. Atau apa pun kerugian masyarakat yang disebabkan oleh ego sektoral dan ego lembaga.

Tak kalah penting, lembaga pemerintahan juga harus melek teknologi. Kalau tidak, bisa ketinggalan zaman.

"Zaman teknologi kayak gini ,masih pakai manual. Kebangetan banget kita ini. Bangun sistem aplikasi, bangun platform, sangat mudah sekali. Panggil anak-anak muda yang pintar, minta buatkan platform. Bagaimana caranya, agar penyelesaian sertipikat itu bisa selesai dalam hitungan jam. Bukan hari," pungkasnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.