Dark/Light Mode

Pemda Bisa Manfaatkan Anggaran BTT

Daerah Harus Kerja Keras Tekan Inflasi

Selasa, 4 Oktober 2022 07:55 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. (Foto: Istimewa)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. (Foto: Istimewa)

 Sebelumnya 
“Termasuk memberikan subsi­di untuk transportasi dari daerah produsen ke konsumen,” tutur mantan Kapolri ini.

Kemudian, pengendalian inflasi juga dapat dilakukan denganmenggunakan anggaran dana desa.

Tito bilang, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) te­lah mengeluarkan keputusan agar sekitar 30 persen dari sisa dana desa dialokasikan untuk memberikan jaring pengaman sosial.

Baca juga : Ganjar Siapkan Tiga Jurus Kendalikan Inflasi Di Jateng

Selain itu, jaring pengaman sosial juga diberikan oleh Pemda maupun Pemerintah Pusat.

“Diharapkan dengan social safety net (jaring pengaman sosial), tepat sasaran. Kita per­lu melakukan registrasi sosial ekonomi agar tepat sasaran kepa­da orang-orang yang betul-betul butuh bantuan,” tegasnya.

Tito juga mengakui, untuk dapat mengendalikan inflasi, pihaknya telah meminta BPS mengumumkan laju inflasi di tiap Pemda. Utamanya di tingkat provinsi.

Baca juga : Pemda Diminta Tak Ragu Gunakan Anggaran Untuk Kendalikan Inflasi

Dengan demikian, akan ada iklim kompetitif di antara rekan-rekan kepala daerah, bersinergi dengan semua unsur yang ada di daerahnya, demi menekan inflasi.

Dengan sistem desentralisasi pada era otonomi daerah, menu­rut Tito, daerah perlu berkreasi dan berinovasi untuk menekan laju inflasi di wilayahnya.

Meski demikian, perlu daya dongkrak agar daerah bersama stakeholder terkait serempak menekan inflasi.

Baca juga : Jadi Panutan Warganya, Kepala Daerah Harus Jaga Sikap

Hal itu tidak bisa dilakukan Pemerintah Pusat saja, apalagi sistem politik berbasis pada otonomi daerah.

Dengan demikian, bagaimana kita untuk mendongkrak kinerja daerah agar mampu mengenda­likan inflasi di daerah masing-masing.

“Itu menjadi kunci. Kalau se­mua daerah bisa mengendalikan, maka Pemerintah Pusat akan lebih ringan,” terang jebolan Akademi Kepolisian (Akpol) 1987 ini. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.