Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Berkaca dari aksi kerusuhan 22 Mei di Jakarta, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir layanan data komunikasi di Papua.
Untuk sementara waktu, warga Papua tidak bisa mengakses internet. Tapi mereka masih bisa teleponan dan SMS-an.
Pemblokiran layanan data telekomunikasi itu dimulai sejak dua hari lalu. Belum ada kepastian kapan akan diakhiri. Awalnya, Kominfo melakukan throttling atau perlambatan akses/bandwidth di beberapa wilayah di Papua, lokasi terjadinya aksi massa pada Senin (19/8).
Namun, pada Rabu (21/8), Kominfo kembali melakukan pemblokiran setelah aksi massa kembali muncul. Menkominfo, Rudiantara, mengatakan, pemblokiran dilakukan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian. Kata dia, berkaca dari aksi kerusuhan di depan Gedung Bawaslu, Jakarta, 21-23 Mei lalu, pemblokiran data dianggap mampu menjaga keamanan.
Paling tidak, mencegah kerusuhan meluas. Sebelum pemblokiran, banyak sekali hoaks beredar. Kominfo menemukan 600 tautan yang menyebarkan hoaks.
Baca juga : Situasi Mulai Normal, Jokowi Siap Undang Tokoh Papua ke Istana
“Ada juga yang isinya menghasut, yang paling parah itu mengadu domba,” kata Rudiantara, di Jakarta, kemarin.
Karena itu, agar kejadian yang sama tidak berulang, pihaknya melakukan pembatasan. Namun, yang diblokir cuma layanan data internet. Untuk komunikasi, warga masih bisa menggunakan telepon dan mengirim SMS.
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, turut memberi penjelasan. Kata dia, yang dilakukan Pemerintah bukan mematikan telekomunikasi, tapi memperlambat. Dia bilang, pemblokiran data dilakukan untuk menjaga keamanan nasional. Dia yakin, kebijakan itu tidak akan menganggu aktivitas ekonomi masyarakat di sana.
“Dulu kita nggak ada (internet) juga hidup, kok,” kata Moeldoko, di Kompleks Istana, Jakarta, kemarin. Mantan Panglima TNI menegaskan, proses pemulihan situasi di Papua terus berlangsung. Dia memastikan, Jokowi sangat serius menuntaskan kasus ini. Bahkan, Jokowi memerintahkan jajarannya untuk menindak tegas oknum yang melakukan tindakan rasisme kepada mahasiswa asal Papua di Surabaya, Jawa Timur.
Jokowi memerintahkan Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri, Jenderal Tito Karnavian, menindak oknum yang mengeluarkan kata-kata rasis. “Tidak ada tempat bagi orang yang melalukan rasis ke orang Papua,” ujarnya.
Baca juga : Mendagri Jamin Pelayanan Publik di Papua dan Papua Barat Tetap Berjalan
Soal meluaskan aksi, Moeldoko punya analisis. Dia melihat, hal itu terjadi lantaran ada kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang memanfaatkan situasi. Kelompok me- manas-manasi massa sampai mengibarkan bendera Bintang Kejora.
“Tapi, alhamdulillah, dengan penuh kesadaran masyarakat ternyata tidak masuk dalam skenario mereka,” ujarnya. Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Asep Adi Saputra, mengatakan, pemblokiran itu adalah strategi untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Jadi, tujuannya bukan untuk menutup akses informasi publik. Melainkan untuk mengurangi penyebaran berita hoaks di media sosial.
“Kami sudah belajar dari penanganan peristiwa 21-23 Mei lalu,” kata Asep, merujuk ke aksi di depan Gedung Bawaslu. Pemblokiran itu sudah terlihat hasilnya. Kata dia, situasi di Papua dan Papua Barat sudah mulai kondusif.
Aktivitas masyarakat sudah berjalan normal. Sekolah yang sempat diliburkan, kini aktif kembali. Sarana dan prasarana publik yang rusak aki bat kerusuhan di sejumlah daerah di juga telah dapat digunakan. Soal pengamanan, meski di Papua berangsur kondusif, aparat gabungan TNI-Polri tetap bersiaga. Polri bahkan menambah jumlah personel di Papua dan Papua Barat.
Menurut Asep, pada hari ini, terdapat 12 Satuan Setingkat Kompi (SSK) Polri berkekuatan 1.200 personel yang berjaga di wilayah dua provinsi tersebut.
Baca juga : Kisah Penyenludup dan Menteri Susi
“Kami tidak boleh underestimate, tapi dalam kondisi overestimate. Artinya, ada hal yang tidak bisa dan bisa kami prediksi. Langkah yang tepat adalah menjaga situasi,” kata Asep.
Mendagri Tjahjo Kumolo memberikan dua instruksi untuk kepala daerah di Papua. Pertama, meminta para pejabat daerah di Papua untuk tetap berada di wilayahnya masing-masing sampai situasi benar-benar kondusif. Kedua, para kepala daerah harus terus berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, dengan Kapolres, dengan Kapolda dengan Pang dam, dengan BIN (Badan Intelijen Negara).
Para pejabat daerah juga harus bisa segera berkoordinasi dengan tokoh adat, tokoh agama, serta tokoh masyarakat.
“Kalau ada unjuk rasa, kalau ada pengaduan masyarakat, tolong yang menerima adalah kepala daerah di dam- pingi Forkompinda,” kata Tjahjo.
Kalau situasi sudah mereda, Tjahjo berharap, Gubernur Papua, Lukas Enembe, dan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, bertemu de- ngan Gubernur Jawa Timur, Khofi fah Indar Parawansa, yang telah meminta maaf atas kejadian rasisme di Surabaya [BCG]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
