Dark/Light Mode

Cegah Dini Korupsi

KPK Perkuat Integritas PUPR

Jumat, 26 Mei 2023 07:50 WIB
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (tengah) bersama sejumlah pejabat PUPR dan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Amir Arief (kanan) memberikan keterangan, usai mengikuti kegiatan penguatan integritas di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/5). (Foto: Tedy Octariawan Kroen/RM)
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (tengah) bersama sejumlah pejabat PUPR dan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Amir Arief (kanan) memberikan keterangan, usai mengikuti kegiatan penguatan integritas di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/5). (Foto: Tedy Octariawan Kroen/RM)

 Sebelumnya 
Pada kegiatan yang sama, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebagai pemateri juga menyampaikan, setiap pemimpin wajib mematuhi kode etik dan aturan yang berlaku.

Juga, menghindari konflik kepentingan, antara lain dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ), rotasi-mutasi/rekrutmen, rang­kap, jabatan).

Pemimpin juga harus menolak gratifikasi, memberi contoh/keteladanan, menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan kehidupan sehari-hari, serta menciptakan kebijakan yang mendukung iklim antikorupsi.

Baca juga : Sekma Hasbi Hasan Diperiksa KPK, Perempuan Ini Serahkan Rekaman

“Pemimpin wajib menjalankan amanah dengan sungguh-sungguh, ikhlas, penuh integri­tas, profesional, dan mencegah terjadinya korupsi di lingkungankantor,” tegas Alex.

Menteri PUPR Basuki Hadjimuljono menyampaikan apresiasinya kepada KPK atas Pro­gram PAKU Integritas, mengingat dalam penyelenggaraan infra­struktur yang rawan korupsi seki­tar 70 persen berada di area PBJ.

“Kementerian PUPR menjadi lokomotif pertama bersama para dirjen menajamkan integritas ja­jaran PUPR hingga satuan kerja ke bawah,” ujar Basuki.

Baca juga : Tambah Lagi, Pemain Naturalisasi Perkuat Timnas

Basuki menyatakan, kini ke­menteriannya memisahkan peja­bat yang mengurusi pengadaan barang dan jasa.

Upaya tersebut dilakukannya untuk mencegah praktik korupsi yang terjadi saat proses pembangunan infrastruktur.

“Sebelum 2020 itu semua di tangan satu direktur jenderal. Ka­lau untuk jalan (misalnya, red) ya hanya di bawah Direktur Jenderal Bina Marga. ... Sehingga ini ka­lau mau menggoda, hanya meng­goda satu orang,” ujar Basuki.

Baca juga : KPK Kasih 5 Rekomendasi

“Nah, sekarang sejak yang pengadaan barang dan jasanya saya pisah,” sambungnya.

Dengan pemisahan ini, Ba­suki bilang Direktur Jenderal Bina Marga kini hanya bertugas melakukan perencanaan. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.