KPK Perkuat Integritas PUPR

RM.id  Rakyat Merdeka - Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terwujud jika didukung kemudahan pemanfaatan infrastruktur yang ada. Faktanya, di proyek pembangunan infrastruktur, korupsi kerap kali terjadi.

Komisi Pemberantasan Ko­rupsi (KPK) berupaya melakukan perbaikan sistem dan penguatan terhadap nilai-nilai integritas bagi para penyelenggara negara. Salah satunya, lewat program Pengua­tan Anti Korupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU In­tegritas), yang kali ini menyasar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan, kerawanan tindak pidana korupsi muncul karena le­mah dan gagalnya suatu sistem.

“KPK berupaya meningkat­kan komitmen integritas dan penanaman budaya antikorupsi, baik di lingkungan pendidikan dan pencegahan. Harapannya para jajaran dan pegawai di lingkungan PUPR dapat menjadi agen pembangun integritas di satuan kerja masing-masing,” tutur Firli, dalam Executive Briefing PAKU Integritas, di Gedung Merah Putih KPK, kemarin.

Baca juga : Sekma Hasbi Hasan Diperiksa KPK, Perempuan Ini Serahkan Rekaman

Pembekalan materi pendidi­kan dan pelatihan untuk membangun integritas antikorupsi diberikan KPK kepada para pimpi­nan dan pejabat di kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan strategis.

Tahap pertama PAKU Integri­tas menghadirkan 10 peserta dari jajaran eselon 1 Kementerian PUPR beserta istri.

Tahap kedua nantinya akan digelar pada 14 Juni 2023, dengan agenda berupa pendidikan dan pelatihan (diklat) khusus untuk para perempuan jajaran Kementerian PUPR RI.

Kegiatan ini memiliki nilai penting, mengingat beberapa titik rawan terjadinya korupsi ada di lingkungan Kementerian PUPR.

Baca juga : Tambah Lagi, Pemain Naturalisasi Perkuat Timnas

Berdasarkan temuan SPI (Survei Penilaian Integritas) 2022, titik rawan berada pada tiga area.

Yakni penyalahgunaan penge­lolaan Pengadaan Barang, penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas, dan penyalahgunaan kan­tor untuk kepentingan pribadi.

KPK mengapresiasi jajaran Kementerian PUPR yang telah melakukan upaya perubahan, khususnya di di area pengadaan.

Mengingat, modus korupsi yang kerap terjadi di setiap tahapan, seperti perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, bahkan pengawasan itu sendiri.

Baca juga : KPK Kasih 5 Rekomendasi

“Artinya PUPR sadar bahwa sistem harus diperbaiki, mulai dari perubahan struktural yang sangat krusial, instrumental me­lalui pembuatan SOP pencegahan korupsi, dan penanaman nilai kultural,” bebernya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.