Antisipasi Digitalisasi Sudah Tak Terelakkan

 Sebelumnya 
Kementerian Ketenagaker­jaan berupaya menekan tingkat pengangguran nasional turun hingga 5,3 persen. Salah satunya, dengan melakukan reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi.

Pemerintah telah mengeluarkan Perpres Nomor 68 tahun 2022 sebagai payung hukum. Per­pres ini bersifat kolaboratif antar kementerian/lembaga. “Jadi ada kolaborasi Pemerintah Pusat dan daerah. Lalu kerja sama antara Pemerintah dengan swasta,” ucapnya.

Baca juga : Definisi Sosialisasi Dan Kampanye Tidak Jelas!

Perpres ini bertujuan agar pelatihan vokasi bisa mening­katkan akses mutu dan relevansi. Sehingga, seluruh kebutuhan pasar kerja dipenuhi dengan penyiapan baik pendidikan dan pelatihan vokasi. “Sekarang ini sudah bukan zamannya lagi melakukan vokasi tidak sesuai dengan pasar kerja,” tuturnya.

Dia juga meminta adanya pemagangan tidak hanya di dalam negeri, tapi juga me­ningkatkan talenta profesional dan muda. Serta, melakukan perluasan kesempatan kerja yang inklusif dan berkelanjutan.

Baca juga : Mengupas Digitalisasi Naskah Kuno Dari The British Library, London

Selain itu, dibutuhkan juga peran Mediator Hubungan in­dustrial. Mediator akan men­jembatani pengusaha dengan pekerja.

“Sangat diperlukan tangan-tangan dingin dari mediator sampai tercipta solusi bersama. Mediator handal tidak hanya profesional, tapi juga yang tidak kalah penting itu keluwesan,” tandasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.