Dark/Light Mode

Istana: Penyaluran Bansos Tak Mungkin Ditunda Sampai Pemilu Selesai

Kamis, 4 Januari 2024 17:01 WIB
Presiden Jokowi saat menyalurkan bantuan pangan, di Tegal, Jawa Tengah, Rabu (3/1). (Foto: Setpres)
Presiden Jokowi saat menyalurkan bantuan pangan, di Tegal, Jawa Tengah, Rabu (3/1). (Foto: Setpres)

RM.id  Rakyat Merdeka - Langkah Pemerintah menyalurkan bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 79 triliun sempanjang 2024 diprotes kubu Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies-Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Bahkan sempat ada usulan agar penyaluran bansos ditunda sampai Pemilu 2024 selesai, meskipun kemudian usulan itu dilarat.

Pihak Istana pun angkat bicara mengenai hal ini. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menegaskan, Pemerintah tidak mungkin menunda pemberian bansos sampai selesai Pemilu. Pemerintah menjalankan program bansos karena memikirkan rakyat, terutama keluarga miskin, yang sedang menghadapi situasi sulit akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok.

Baca juga : Ini 5 Pelanggaran Yang Bisa Eliminasi Paslon Pilpres

"Karena tujuan utama bansos sebagai bantalan atau perlindungan sosial agar masyarakat atau keluarga miskin mampu bertahan menghadapi tekanan kenaikan harga pangan, sebagai dampak El Nino maupun gangguan rantai pasok yang berdampak pada kenaikan harga pangan global," terang Ari, melalui pesan singkat yang diterima RM.id, Kamis (4/1). 

Ari menegaskan, bansos adalah program afirmasi dari Pemerintah untuk rakyat yang dananya bersumber dari APBN. Program ini telah disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPR. "Jadi, tidak ada hubungannya dengan proses Pemilu," tegasnya.

Baca juga : Hensat: PDIP, Gerindra Dan PKB Akan Jadi Pemenang Pemilu

Dia melanjutkan, bansos adalah salah satu instrumen kebijakan dalam strategi penanggulangan kemiskinan, dengan melakukan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin. Selain menyalurkan bansos, Pemerintah juga melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui program pemberdayaan ekonomi serta pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui program perbaikan infrastruktur permukiman, baik di desa maupun di kota.

"Dengan strategi ini, diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2024," tutur Ari.

Baca juga : Akademisi Ingatkan Pentingnya Netralitas Polri Di Pemilu

Ari pun memastikan, target sasaran bansos sudah jelas, yakni Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang bersumber dari data-data sesuai nama dan alamat. Pemerintah terus melakukan perbaikan kualitas implementasi dan perbaikan penyasaran program agar penyaluran bansos tepat sasaran. 

Penyaluran bansos juga melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat sampai ke desa. "Pelaksanaan di lapangan juga terbuka untuk diawasi oleh berbagai pihak. Bahkan, Pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak, termasuk kalangan non-pemerintah, terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan," terang Ari.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.