Jokowi Minta Aplikasi Pemerintah Disatukan

 Sebelumnya 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdul­lah Azwar Anas mengatakan, saat ini pihaknya tengah meng­godok portal nasional yang bakal mengintegrasikan berbagai layanan publik.

Salah satu yang menjadi pe­kerjaan rumah alias PR adalah pengintegrasian data layanan publik dari berbagai kementerian dan lembaga.

Anas menjelaskan, saat ini data dari kementerian dan lem­baga masih terpisah-pisah dan sering tidak sinkron.

Baca juga : Jokowi Minta Percepat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

“Ini masih jadi PR besar. Semua takut keamanan data. Seolah masing-masing kemen­terian lembaga menyerahkan data,” bebernya.

Padahal, kata Anas, dengan adanya SPBE melalui portal nasional yang akan dibangun, nantinya data kementerian lembaga akan lebih terkelola.

“Dengan SPBE itu, window aja untuk menghubungkan. Tata kelola data jadi terkelola, kepercayaan keamanan data semakin tinggi, dan user centris, masyarakat dapat kenikmatan dari pertukaran data,” jelasnya.

Baca juga : Darmizal Dan Relawan Jokowi Siap Menangkan Prabowo-Gibran Satu Putaran

Eks Bupati Banyuwangi itu mengungkapkan, portal nasional akan dibangun berbasis citi­zen centric, yakni masyarakat menjadi aktor utama dalam pelayanan. Nantinya, ada 9 layanan prioritas yang akan ma­suk dalam portal nasional.

Kesembilannya, yakni sektor layanan penerbitan SIM dan izin keramaian daring, bantuan sosial, layanan kesehatan, layanan pen­didikan, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal ser­vice dan layanan aparatur negara.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah mengatakan, perlu kerja sama dari semua pihak untuk menyukses­kan program SPBE terutama dari pemimpin di daerah.

Baca juga : Ganjar Ingin Tuntaskan Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam

Diingatkannya, jangan sampai pemimpin di daerah tidak mau mengeluarkan data yang benar karena tidak ingin borok di dae­rahnya ketahuan.

“Ini akan menyulitkan proses integrasi data di Satu Data Indonesia. Jadi, memang ha­rus ada kolaborasi antara pusat dan daerah untuk menjalankan SPBE,” ingatnya.

Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Rabu 10/1/2024 dengan judul Kasih Waktu 6 Bulan Kelar, Jokowi Minta Aplikasi Pemerintah Disatukan  

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.