Dark/Light Mode

Kesejahteraan Nelayan Belum Terpenuhi

Duh, Kemiskinan Wilayah Pantai Tembus 50 Persen

Kamis, 1 Februari 2024 07:30 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy. (Foto: Dok. Kemenko PMK)
Menko PMK Muhadjir Effendy. (Foto: Dok. Kemenko PMK)

RM.id  Rakyat Merdeka - Besarnya potensi kekayaan laut dan kawasan pesisir pantai di Indonesia belum memberikan kesejahteraan bagi para nelayan yang bermukim di sekitarnya. Mirisnya, wilayah pantai justru menjadi kantong-kantong kemiskinan tertinggi di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, masalah kesejahteraan nelayan masih menjadi pekerjaan rumah.

“Kenapa ini Menko PMK yang koordinasikan masalah nelayan? Karena ini, intinya masalah ke­miskinan dan peningkatan kese­jahteraan. Jadi, wilayah-wilayah pantai sumbangan kemiskinan rata-rata di atas 50 persen,” kata Muhadjir.

Baca juga : Kementerian BUMN Tunjuk Wiko Migantoro Jadi Wadirut Pertamina

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Tingkat Men­teri yang membahas Revitalisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong dan Paciran, di kantornya, Rabu (31/1/2024).

Muhadjir mengungkapkan, salah satu pusat perikanan terbesar di Pulau Jawa ada di Pelabuhan Kecamatan Brondong dan Paciran, di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Namun, ne­layan di pelabuhan tersebut justru hidup dalam garis kemiskinan.

Pemerintah, kata Muhad­jir, berupaya terus menaikkan kesejahteraan nelayan dengan meningkatkan operasional kerja dan menjaga kualitas ikan hasil tangkapan.

Baca juga : BPIP Serahkan 7 Buku Tentang Pancasila ke Perpusnas

“Untuk menjaga kualitas hasil tangkapan, maka Pemerintah akan mengadakan cold storage dan pabrik es,” ungkapnya.

Sementara masalah lain, yakni belum terlaksananya pengerukan lumpur di kolam tambat labuh PPN.

Eks Mendikbudristek itu juga meminta kepada Bupati Lamongan melakukan edu­kasi pembuangan sampah pada tempatnya agar tidak kembali terjadi sedimentasi. Selain itu, secara serius menangani sisi ke­kumuhan agar segera ditangani dengan rumah susun.

Baca juga : Jelang Pilpres, Elektabilitas Paslon 02 Lampaui 50 Persen

“Kemudian, supaya para istri nelayan diperhatikan status pe­kerjaannya, di KTP diubah men­jadi nelayan agar bisa melakukan akses permodalan,” tuturnya.

Menteri Kelautan dan Peri­kanan Sakti Wahyu Trenggono berjanji akan menangani ke­miskinan yang terjadi di wilayah pesisir pantai.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.