Daerah Kaya Bantu Warganya Dong

RM.id  Rakyat Merdeka - Akhir tahun 2018 subsektor ketenagalistrikan mencapai 98,30 persen. Angka ini melebihi target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 97,5 persen di akhir 2018. Sementara untuk target tahun 2019, target rasio elektrifikasi dipatok 99,9 persen. 

Meningkatnya rasio elektrifikasi di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya disebabkan oleh adanya penambahan infrastruktur ketenagalistrikan. Tambahan infrastruktur ketenagalistrikan sampai akhir tahun lalu dari pembangkit hampir mencapai 2 gigawatt (GW). Sehingga, total kapasitas terpasang pembangkit mencapai 62,6 GW. Transmisi pun bertambah sepanjang 3.441,84 kilometer sirkuit (kms) dan penambahan gardu induk sebesar 16.495 MVa.

Sementara, terkait pelaksanaan Program 35.000 megawatt (MW), hingga akhir tahun 2018 sudah beroperasi 2,9 GW secara komersial (CoD/Commissioning). 18,2 GW berada di tahap konstruksi. Selain itu, 11,4 GW sudah memasuki perjanjian jual beli listrik. Namun, belum mencapai tahap konstruksi. 1,6 GW kini dalam proses pengadaan, dan 954 MW sedang dalam tahap perencanaan. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengungkapkan, prioritas pemerintah salah satunya adalah memberikan energi berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia. Khususnya, di wilayah Indonesia Timur, yang belum mendapatkan akses listrik sama sekali. 

Baca juga : Daya Beli Masyarakat Dipercaya Melonjak

“Saya berterima kasih kepada teman-teman PLN yang sudah bekerja keras. Targetnya, tahun ini mudah-mudahan 99,9 persen. Masih ada 1,7 persen lagi atau 5 juta saudara-saudara kita yang belum mendapatkan layanan listrik. Kita usahakan sampai 2019, tidak ada anak bangsa yang tidak menikmati penerangan. Masa 74 tahun merdeka, ada yang tidak menikmati penerangan,” ungkap Jonan. 

Jonan mengimbau pemerintah daerah yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) besar, agar turut berkontribusi dalam meningkatkan rasio elektrifikasi nasional. Salah satunya, dengan memberikan sambungan listrik gratis bagi masyarakat tak mampu yang ada di wilayahnya.

Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur contohnya. Di wilayah ini, sekitar 2.100 rumah tidak mampu melakukan penyambungan listrik. Padahal, jaringan distribusi PLN sudah tersedia. Melihat kondisi ini, Pemerintah Kabupaten Probolinggo tidak tinggal diam, dan segera memberikan bantuan sambungan listrik gratis kepada masyarakatnya. 

“Saya mengimbau, terutama yang di Jawa dan provinsi-provinsi besar, juga kabupaten-kabupaten yang APBD-nya triliunan, dapat menyisihkan sebagian dananya untuk memberikan sambungan listrik gratis kepada masyarakat kurang mampu, sehingga bisa menikmati listrik,” kata Jonan saat melakukan peninjauan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton, belum lama ini. 

Baca juga : Tidak Ada Spanduk Capres Di Kantor Partai Bulan Bintang

Menurut Jonan, masyarakat dengan golongan tarif listrik 450 VA dapat membayar penggunaan listrik sekitar Rp 15 ribu. Namun, mereka terkendala tingginya biaya penyambungan atau pemasangan yang berkisar Rp 500 ribu. “Pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dan pemerintah provinsi yang membantu,” lanjutnya. 

Pemerintah dan juga PT PLN (Persero) sebagai operator terus berusaha meningkatkan rasio elektrifikasi. Tantangan untuk menuju rasio elektrifikasi 99,9 persen  juga tidak mudah. Perlu kesungguhan untuk mencapai target tersebut, mengingat wilayah yang harus dilistriki berada di daerah yang terpencil dan sulit dijangkau. 

Upaya yang dilakukan untuk mencapainya adalah dengan terus melanjutkan pembangunan jaringan transmisi, distribusi, terutama untuk wilayah yang belum terlayani listriknya. Upaya lainnya adalah dengan pemasangan lampu surya gratis di daerah-daerah yang sulit, terisolir atau terpencil. Supaya rasio elektifikasinya tercapai. 

Di samping itu, tersedia juga alokasi dari APBN untuk penyambungan listrik ke rumah tangga yang kurang mampu. “Ada alokasi APBN untuk sambungan gratis, sekitar Rp 6 triliun untuk tahun 2019. jadi kita bagi-bagi,” kata Jonan. 

Baca juga : Kominfo Klarifikasi Hoaks Game Kekerasan

Selain itu, Kementerian ESDM juga tetap membagikan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) sebagai program pra elektrifikasi, sebelum jaringan listrik PLN masuk ke rumah-rumah tak berlistrik. 

Setelah wilayah Indonesia terlistriki seluruhnya, Jonan mengungkapkan bahwa langkah pemerintah selanjutnya adalah intensifikasi atau meningkatkan konsumsi listrik, seiring tumbuhnya perekonomian nasional. 

Tercatat, hingga akhir tahun 2018, konsumsi listrik nasional mencapai 1.064 kilowatt hour (kWh) per kapita. Sementara untuk tarif tenaga listrik, pemerintah menetapkan tidak ada kenaikan tarif tenaga listrik hingga akhir 2019. 

“Pertimbangannya karena menjaga daya beli. Bapak Presiden selalu mengatakan, coba lihat daya beli masyarakat. Itu saja,” pungkasnya. [TIM]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.