Belum Semua BUMN Siap Terapkan The New Normal

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah memetakan perusahaan pelat yang siap mengadopsi  the new normal. Hasilnya, baru 86 BUMN siap menerapkan protokol kenormalan baru. Namun upaya ini dinilai tak otomatis bisa mendongkrak ekonomi, terutama di sektor riil.

Menurut Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan, sebanyak 14 persen belum menyerahkan laporan protokol kenormalan baru yang akan mereka jalankan. Namun ia menegaskan, bukan berarti BUMN ini belum siap. 

"Jadi, jangan salah kaprah. Ini seperti orang belum mengumpulkan tugas. Kan, seharusnya 25 Mei semua BUMN menyerahkan laporan protokolnya. Nah, ini ada yang belum. Jadi bukannya nggak siap," tegasnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Ia pun memastikan, dari 14 persen BUMN tersebut, kini tinggal 6 persennya yang masih menyusun protokol kesehatannya agar disesuaikan dengan kondisi saat new normal diterapkan. Ia mengaku, ada beberapa perusahaan pelat merah yang kesulitan dalam menyesuaikan kegiatan bisnisnya. Khususnya, berkaitan dengan penggunaan teknologi yang membutuhkan investasi besar.

"Ini kan artinya perlu penyesuaian. Misalnya, PT PANN (Pengembangan Armada Niaga Nasional),  PPI (PT Perusahaan Perdagangan Indonesia), PT Kertas Leces (Persero), (BUMN) yang kecil-kecil. Tinggal 6 persen yang belum menyerahkan, kita dorong secepatnya," sebutnya.

Baca juga : Perlu Kajian Komprehensif Untuk The New Normal

Dihubungi terpisah, Peneliti Ekonomi dari Institute for Development of Eonomics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, sah-sah saja penerapan new normal dilakukan. Namun tetap saja pemulihan ekonomi akan berjalan lambat.

"Karena kemungkinan besar masyarakat tidak akan pergi ke mall yang telah kembali dibuka. Mereka khawatir karena kasus corona masih terus meningkat," ucapnya kepada Rakyat Merdeka.

Bahkan tak sedikit pula, masyarakat yang lebih mengkhawatirkan keselamatan dan biaya kesehatan dirinya dibandingkan mendorong kegiatan ekonomi dalam skala besar. Hal itu, katanya, membuat omzet dari para pelaku usaha atau penjual juga tidak maksimal.

"Kalau dibandingkan dengan penerapan new normal di Vietnam, misalnya, ketika jumlah kematian nol dan kurva positif menurun, maka new normal diberlakukan. Jadi indikatornya lebih jelas," tuturnya.
 

Berbeda dengan di Indonesia. Bhima melihat sejumlah BUMN berupaya menerapkan skenario new normal tanpa kajian mendalam, sehingga terkesan terburu-buru.  Belum lagi bagi pelaku usaha di sektor UMKM, juga tak bisa dilepas begitu saja. Justru mereka yang paling terimbas dan dekat dengan konsumen. 

Baca juga : 86 Persen Perusahaan BUMN Sudah Siap dengan New Normal

"Protokol kesehatan mudah diterapkan di sektor usaha yang sedang dan besar. Sementara pelaku UMKM harus menghadapi kenaikan biaya untuk pembelian berbagai alat kesehatan dan sebagainya. Tanpa bantuan pemerintah, new normal akan jadi beban UMKM," kritiknya.
 

Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, protokol kenormalan baru ini akan diterapkan dengan sistem trial and error. Kementerian akan melakukan evaluasi berkala untuk menerapkan penyesuaian kebijakan lanjutan.

“Ada juga yang BUMN seperti tambang misalnya, yang reportingnya bisa pakai long distance. Jadi, yang memang harus pakai digital harus bisa. Kalau yang tidak bisa, ya harus kita jaga protokolnya, contohnya di airport, di ferry, dan sebagainya,” sebut Erick di Jakarta, Selasa (26/5).

 
"Nah yang menarik ada BUMN yang nggak siap, jadi harus kami pandu supaya tidak melakukan blunder di lapangan," sambungnya.

Menurut Erick, protokol Covid-19 perlu disiapkan sejak dini sebelum Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilonggarkan. Sehingga, ketika pembatasan itu direlaksasi, perseroan sudah siap dengan protokolnya. Apalagi, setiap perusahaan memiliki protokol yang berbeda-beda tergantung kebutuhan di bidangnya.

Baca juga : Tolong Dievaluasi Lagi, Penggunaan Sepeda Motor Di Era New Normal

Secara umum, Erick mengatakan protokol kesehatan Covid-19 harus dipersiapkan dengan proporsi berimbang antara keselamatan masyarakat dengan secara perlahan menggerakkan ekonomi. "Ini nggak bisa didebatkan mana yang terlebih dahulu, harus bersamaan," ujarnya.

Karena itu, dengan adanya wabah Covid-19, kata Erick, mau tidak mau membuat BUMN harus berubah. Apalagi, hampir sepertiga kekuatan ekonomi Tanah Air berada di perusahaan pelat merah. Meskipun demikian, adalah tidak tepat apabila pemerintah hanya memikirkan ekonomi tanpa memikirkan kesehatan di perseroan. "Karena itu saya keluarkan surat edaran untuk direksi BUMN," tuturnya.

Ia mengatakan, kunci penanganan Covid-19 ke depannya adalah dengan menerapkan kedisiplinan pada individu masyarakat, khususnya para pegawai di BUMN. Artinya, protokol pencegahan virus, seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan rutin cuci tangan menjadi hal yang wajib diterapkan. Kalau kedisiplinan itu tidak diterapkan maka rencana mencapai tujuan ekonomi maupun kesehatan akan sulit dilaksanakan.

Sebelumnya, Erick telah menerbitkan surat edaran nomor S-336/MBU/05/2020 tertanggal 15 Mei 2020. Dalam surat itu, ia meminta BUMN pada 25 Mei untuk merampungkan prosedur dan standar operasional perusahaan selama masa pemulihan. Kemudian protokol yang sudah disiapkan tersebut disosialisasikan pada karyawan. "(Jadi) bukan jadwal masuk kembali ke kantor," ucapnya. [IMA/DWI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.