Menkopolhukam: Banyak Menteri Takut Audit BPK

RM.id  Rakyat Merdeka - Lambatnya penyerapan anggaran penanganan Covid-19 antara lain disebabkan masalah teknis prosedur audit anggaran. Banyak menteri takut mengeksekusi anggaran sebelum dapat lampu hijau dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Hal Itu diungkapkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, kemarin. Menurut Mahfud, sesuai prosedur, BPK harus melakukan pemeriksaan sebelum kementerian bisa mencairkan anggaran.

Baca juga : PMI DKI Salurkan Bantuan Penanganan Covid-19 Ke Kepulauan Seribu

Banyak menteri takut mengeksekusi anggaran jika prosedur belum dijalankan. “Ketika sedang berjalan (penggunaan anggaran), BPK sudah masuk (audit) katanya (mesti-red) distop dulu. Semua diperiksa dulu prosedurnya. Padahal inginnya pemerintah buru-buru mengeluarkan uang untuk penanganan Covid-19,” ujar Mahfud di Gedung Negara Grahadi Surabaya, kemarin.

Mahfud mengaku sudah menyambangi Pimpinan BPK untuk mencari solusi. Dirinya menyampaikan banyak menteri takut mencairkan anggaran. Juga mengadukan kalau Presiden Jokowi sudah marah-marah, penyerapan anggaran lambat.

Baca juga : Ini Salah Satu Rahasia Aceh Aman Dari Covid-19: Rateb Sehat

Mahfud mengungkapkan, telah mengundang KPK, Kejagung, termasuk BPK untuk sama-sama memecahkan persoalan ini. agar menteri berani mencarikan anggaran dan tentunya tanpa mengesampingkan ketentuan hukum.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.