Dark/Light Mode

Jokowi: Kartu Indonesia Pintar (KIP) Bisa Untuk Biaya Kuliah

Kamis, 7 Maret 2019 06:41 WIB
Presiden Jokowi usai mensosialisasikan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di GOR Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (6/3) sore. (Foto: Setkab).
Presiden Jokowi usai mensosialisasikan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di GOR Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (6/3) sore. (Foto: Setkab).

 Sebelumnya 
Jokowi menegaskan, penggunaan dana PKH yang tepat sasaran, akan berdampak besar bagi kualitas anak bangsa di masa mendatang. 

 "Gunakan untuk tambahan gizi agar anak-anak sehat dan cerdas. Mereka memiliki masa depan yang harus disiapkan lewat PKH. Negara ini butuh anak-anak yang sehat, yang pintar. Supaya bisa berkompetisi dengan negara-negara lainnya," kata Jokowi, yang dalam kesempatan tersebut turut didampingi Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca juga : Luncurkan Pelatihan Bahasa Untuk Guru di Kampung Pare

Untuk diketahui, Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Melalui PKH, KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Baca juga : Indonesia Patok Juara Umum Di APG 2020

Bank Dunia menilai program prioritas nasional ini sebagai program dengan biaya paling efektif untuk mengurangi kemiskinan dan menurunkan kesenjangan antar kelompok miskin. Selain itu, PKH juga dinilai sebagai program yang memiliki tingkat efektivitas paling tinggi terhadap penurunan koefisien gini. Berbagai penelitian lain menunjukkan bahwa PKH mampu mengangkat penerima manfaat keluar dari kemiskinan, meningkatkan konsumsi keluarga, bahkan pada skala yang lebih luas mampu mendorong para pemangku kepentingan di pusat dan daerah untuk melakukan perbaikan infrastruktur kesehatan dan pendidikan. [SRI]

 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.