Kulitnya: Nusantara Jeroannya: Amerika

 Sebelumnya 
“Pada prinsipnya, semua vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat harus mendapat izin dari BPOM. Terutama dalam aspek keamanan, efikasi, dan kelayakan. Selama memenuhi kriteria, pemerintah akan memberikan dukungan,” tegas Wiku dalam konferensi pers secara virtual, kemarin.

Epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono ikut menanggapi vaksin Nusantara. Dia mengingatkan, sekali seorang ilmuan berbohong, maka akan terus berbohong menutupi kebohongan sebelumnya. “Sekali melanggar etika profesi, kebiasaan melanggar terus,” sindirnya.

Pandu mengungkapkan, terjadi kekonyolan pada proses uji klinis fase I vaksin Nusantara. Tepatnya, saat BPOM mengungkap tim vaksin Nusantara yang cenderung diisi peneliti asing. Bukan hanya didominasi tim dari AIVITA Biomedical Inc, antigen virusnya, juga ternyata juga impor.

Baca juga : Pastikan Sehat Dan Aman, Barantan Karantina Produk Pertanian Di Border

Menurut dia, yang asli lokal, hanya darah orang Indonesia. Sehingga, tidak tepat jika mengklaim karya anak bangsa.

“Jelas ada pembohongan publik, juga pada Presiden @jokowi, anggota @DPR_RI dengan klaim sebagai karya anak bangsa Indonesia. Ternyata Vaksin Nusantara adalah penelitian asing, tidak ada izin dari @KemenristekBRIN dan menggunakan anggaran @KemenkesRI. Masih mau terus dibohongi?” sindir Pandu di akun Twitternya @drpriono1.

Hal senada dikatakan Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman. Menurut dia, nama vaksin Nusantara tidak lagi tepat digunakan. Terlebih, proses uji klinisnya menyalahi aturan. Sehingga tidak bisa dijadikan prioritas untuk diberikan ke masyarakat.

Baca juga : Bank Mandiri Usulkan 92 Ribu Debitor Jadi Mitra Pertashop Pertamina

Saking sudah kelewat batas, Dicky meminta pemerintah tegas menyelesaikan polemik vaksin Nusantara ini. Menurutnya, tidak ada ruang bagi pengembang vaksin yang tidak taat aturan. Jika nantinya Terawan Cs masih tidak patuh aturan main, ia mendukung proses pemberian sanksi.

Bagaimana tanggapan politisi yang ikut serta dalam uji klinisnya? Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh membantah melakukan politisasi terhadap vaksin Nusantara. Ia mengaku tidak akan ambil bagian dari penelitian vaksin jika tujuan utamanya politis.

Sebagai anggota DPR, Nihayatul ingin membuktikan bahwa Vaksin Nusantara aman dan efektif untuk digunakan. Apalagi sebelumnya sudah ada penelitian di Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa vaksin tersebut bermanfaat untuk meningkatkan imunitas.

Baca juga : Pertamina International Shipping Berlayar Dari Jepang Untuk Pasok Energi Nasional

Kepala RSPAD Gatot Soebroto, Letnan Jenderal Albertus Budi Sulistya mengatakan, penelitian vaksin Nusantara ini sama halnya seperti penelitian yang dilakukan mahasiswa S3, sehingga bisa tetap dilaksanakan asal memiliki izin etik dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK).

Budi memastikan pihaknya menerapkan aspek Good Clinical Practice (GCP) dalam membuat vaksin Nusantara. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.