Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) ke-14 di Makkah, Arab Saudi, kembali menegaskan penolakan 57 negara anggota OKI atas pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh Amerika Serikat (AS) dan sejumlah negara.
Dalam pernyataan resminya, KTT OKI ke-14 juga menentang keputusan AS dan Guatemala yang memindahkan kantor kedutaan besar mereka dari Tel Aviv ke Yerusalem. Bahkan, negara anggota OKI didesak memboikot negara-negara yang telah membuka misi diplomatik di Yerusalem.
"Organisasi Kerja sama Islam (OKI) mengutuk pemindahan kedutaan Amerika Serikat dan Guatemala ke Yerusalem, dan menyerukan semua anggota untuk memboikot negara-negara yang telah membuka misi diplomatik di kota tersebut," begitu pernyataan resmi KTT OKI ke 14, seperti dilansir Kantor Berita AFP, Sabtu (1/6).
Secara tegas, OKI meminta negara-negara yang telah merelokasi kedutaan mereka atau membuka misi dagang di Kota Suci, untuk membatalkan langkah tersebut.
"Kepada anggota OKI, ambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melawan negara-negara yang memindahkan kedutaan ke Yerusalem," tulis poin lainnya dari pernyataan akhir resmi KTT OKI ke-14 tersebut.
OKI menganggap, keputusan sejumlah negara untuk memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem adalah pelanggaran berat hukum internasional, dan merusak proses perdamaian Timur Tengah.
Baca juga : Bilang Teroris Ekonomi, China Nonjok Amerika
Langkah negara-negara tersebut, dinilai menyuburkan kepentingan radikalisme dan terorisme, serta mengancam keamanan dan perdamaian global.
KTT OKI ke-14 juga menghasilkan keputusan menentang semua langkah-langkah ilegal Israel, untuk mengubah fakta-fakta di wilayah-wilayah Palestina yang telah diduduki Israel. Khususnya, Yerusalem.
Forum ini juga mengutuk setiap posisi yang diadopsi badan internasional yang mendukung perpanjangan pendudukan wilayah Palestina. OKI juga menolak menerima proposal penyelesaian damai, yang tidak sesuai dengan hak sah Palestina yang tidak dapat dicabut. Juga pentingnya mengumpulkan dukungan untuk anggaran pemerintah Palestina guna melanjutkan pekerjaannya.
Sekadar latar, Desember 2017, AS mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Selanjutnya, Mei 2018, AS memindahkan kedutaan besarnya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Tindakan ini memicu kemarahan dunia Muslim. Australia, Brazil, Republik Ceko, Guatemala, dan Honduras menyusul mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
Sementara itu, PBB telah mendesak negara-negara anggotanya untuk menahan diri untuk tidak memindahkan misi diplomatik ke Kota Suci Tiga Agama ini sampai status hukumnya diselesaikan.
Baca juga : Pagi Ini, Merapi Alami 3 Gempa Guguran
Pernyataan resmi KTT OKI ke-14 ini juga dirilis saat staf ahli Presiden Donald Trump, Jared Kushner, mempersiapkan proposal aspek-aspek ekonomi rencana perdamaian Israel-Palestina yang baru. Proposal ini akan disampaikan dalam sebuah konferensi di Bahrain pada akhir bulan ini.
Palestina dengan tegas menyatakan tidak akan hadir dalam konferensi ini, serta menolak proposal perdamaian yang diinisiasi AS. Alasannya, sikap AS yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel jelas bentuk keberpihakan.
Artinya, negara adidaya ini bukan lagi perantara yang netral. Palestina pun memutus kontak dengan pemerintahan Trump setelah pengakuan sepihak itu. Palestina inginnya proposal perdamaian lama dilanjutkan yakni solusi dua negara.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu menegaskan, isu Palestina dan Al Quds alias Yerusalem, akan selalu menjadi masalah utama bagi OKI.
"Lima puluh tahun setelah berdirinya OKI kita masih dihadapkan pada tantangan yang kompleks untuk masa depan isu Palestina dan Al-Quds, yang merupakan alasan langsung mengapa kami mendirikan organisasi ini pada 1969," kata Cavusoglu dalam pidatonya di KTT OKI ke-14, Sabtu (1/6).
Solusi yang layak harus didasarkan pada resolusi PBB yang relevan dan parameter yang telah ditetapkan. "Kami tidak akan menerima penulisan ulang sejarah, bertukar keadilan dengan manfaat ekonomi dan mengabaikan martabat dan legitimasi," tegas Cavusoglu.
Baca juga : Jelang Pilpres, Pertamina Gelar Apel Siaga
Dia menuturkan, setiap perjanjian damai yang tidak menawarkan pembentukan Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, dalam batas-batas 1967, dengan Al-Quds Al-Sharif sebagai Ibu Kota, pasti akan ditolak dengan tegas oleh OKI.
"Kami akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan umat dan Allah, jika kami gagal memberikan komitmen kami untuk tujuan Palestina dan Al-Quds," tandas Cavusoglu.
Selain membahas isu Palestina, KTT OKI juga mengutuk situasi tidak manusiawi yang dialami warga muslim Rohingya di Myanmar dan menyerukan kekerasan dihentikan. OKI menekankan, pemerintah Myanmar punya tanggung jawab melindungi seluruh warga negaranya, termasuk muslim Rohingya. [FAQ]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
