Staf UNRWA Diduga Terlibat Serangan Hamas, Inggris Tangguhkan Bantuan

RM.id  Rakyat Merdeka - Inggris akhirnya menjadi negara kelima yang menangguhkan pendanaan untuk Badan PBB yang membantu pengungsi Palestina (UNRWA). Menyusul empat negara: Amerika Serikat (AS), Australia, Italia, dan Kanada.

Langkah ini ditempuh Inggris, setelah UNRWA mengumumkan pemecatan beberapa stafnya, atas tuduhan keterlibatan dalam serangan Hamas 7 Oktober di Israel.

Informasi keterlibatan staf UNRWA ini awalnya disampaikan oleh Israel.

Mark Regev, Penasihat Perdana Menteri Israel mengatakan kepada BBC, bahwa serangan Hamas 7 Oktober telah melibatkan orang-orang yang memiliki gaji (UNRWA), Jumat (26/1/2024).

Menurutnya, ada informasi yang menunjukkan guru di sekolah UNRWA telah "secara terbuka merayakan" serangan 7 Oktober.

Terkejut

Inggris sangat terkejut mendengar tuduhan keterlibatan staf UNRWA dalam serangan 7 Oktober terhadap Israel.

"Ini adalah tindakan terorisme keji yang telah berulang kali dikutuk pemerintah Inggris," kata Kantor Luar Negeri Inggris dalam pernyataannya, seperti dikutip BBC, Sabtu (27/1/2024)).

Baca juga : Digitalisasi Sistem Keuangan, Hingga Jebloskan Koruptor Ke Nusakambangan

"Untuk sementara, Inggris menghentikan pendanaan UNRWA. Kami akan menyelidiki tuduhan tersebut," imbuh pernyataan tersebut.

Sebelumnya, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan penangguhan pendanaan tambahan untuk badan PBB, dengan alasan yang sama.

Mereka mengaku sangat terganggu dengan tuduhan keterlibatan staf UNRWA dalam serangan tersebut.

Sementara Uni Eropa mengatakan, pihaknya akan menilai langkah lebih lanjut, berdasarkan hasil penyelidikan penuh dan komprehensif.

Ngeri

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengaku ngeri mendengar berita ini.

Terkait hal tersebut, Kepala UNRWA Philippe Lazzarini mengatakan, penyelidikan penuh atas tuduhan tersebut kini tengah berlangsung, untuk menetapkan kebenaran tanpa penundaan.

"Untuk melindungi kemampuan lembaga dalam memberikan bantuan kemanusiaan, saya telah mengambil keputusan untuk segera mengakhiri kontrak para staf yang terlibat. Mereka yang terbukti terlibat dalam tindakan teror, akan dimintai pertanggungjawaban," paparnya.

Baca juga : Gelar Raker Tahunan Terakhir, Gus Halim Ingin Tuntaskan Target

Lazzarini pun merujuk pada seorang sandera Israel, yang saat pembebasannya mengaku telah ditahan di rumah seseorang yang bekerja untuk UNRWA.

"Mereka memiliki persatuan yang dikendalikan Hamas. Saya berpikir, sudah saatnya PBB menyelidiki hubungan antara UNRWA dan Hamas," cetus Lazzarini.

UNRWA yang didirikan pada tahun 1949, menyediakan perawatan kesehatan, pendidikan dan bantuan kemanusiaan lainnya untuk warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, Yordania, Lebanon dan Suriah.

Sejak Israel memulai serangan daratnya pada Oktober 2023, UNRWA telah menggunakan fasilitasnya di seluruh Gaza untuk menampung ratusan ribu warga sipil yang terlantar.

Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz menyatakan siap menghentikan operasi UNRWA di Gaza, setelah perang. 

Risiko Kemanusiaan

Menteri Otoritas Palestina untuk Urusan Sipil, Hussein Al-Sheikh berpendapat, penangguhan bantuan negara donor besar terhadap UNRWA sangat berisiko untuk kemanusiaan.

Dia pun mendesak negara donor Barat, untuk segera membalikkan keputusan tersebut.

Baca juga : Cerita Penarik Bentor Di Medan Berjabat Tangan dengan Prabowo: Tak Percaya, Senang Banget

"Kami membutuhkan dukungan maksimal untuk organisasi internasional ini," ujarnya.

Dalam sebuah postingan di Telegram, kantor pers Hamas mendesak PBB dan organisasi internasional "untuk tidak menyerah pada ancaman dan pemerasan" dari Israel.

Hamas membunuh 1.300 orang, sebagian besar warga sipil, dalam serangan yang belum pernah terjadi terhadap komunitas Israel selatan pada 7 Oktober 2023. Sementara 250 orang lainnya disandera.

Peristiwa tersebut memicu serangan balasan Israel terhadap Hamas di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 26 ribu warga Palestina, menurut catatan Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas di wilayah tersebut.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.