Dark/Light Mode

Bos Rappler Divonis Bersalah

Media Dibungkam, Kebebasan Pers Filipina Makin Terancam

Selasa, 16 Juni 2020 05:40 WIB
CEO Rappler Maria Ressa terancam hukuman 6 tahun penjara.(Foto AFP)
CEO Rappler Maria Ressa terancam hukuman 6 tahun penjara.(Foto AFP)

 Sebelumnya 
Indeks HAM Terjun Bebas 

Pengacara Hak Asasi Manusia (HAM) Amal Clooney, yang merupakan bagian dari tim hu- kum yang mewakili Ressa, menyebut hukuman itu “penghinaan terhadap aturan hukum”. Selain itu, sebagai sebuah peringatan keras pada pers. Dan pukulan terhadap demokrasi di Filipina.

Amal Clooney berharap, pengadilan banding akan meluruskan kasus ini. Selain itu, dia juga mengingatkan, Amerika Serikat (AS) akan mengambil tindakan untuk melindungi warga negara mereka dan nilai-nilai konstitusi me- reka.

Baca juga : Divonis Bersalah Pake Doping, Iannone Melawan

Pernyataan itu mengacu pada status Ressa yang memiliki dua kewarganegaraan: AS dan Filipina. Anggota parlemen AS sebelumnya mengkritik peradilan Ressa. Mereka menganggap hal itu sebagai sebuah pelecehan.

Kasus pencemaran nama baik di dunia maya adalah salah satu dari banyak tuntutan hukum yang menarik perhatian dunia. Terutama soal intimidasi para wartawan di negara itu.

Pengawas media dan kelompok HAM juga mengecam putusan terhadap Ressa. Lembaga Amnesty International bahkan menggambarkannya sebagai “tipuan”. Mereka menegaskan, bahwa hal itu “harus dibatalkan”.

Baca juga : Kota Bekasi Matangkan Persiapan New Normal

“Serangan terbaru terhadap media ini menjadikan catatan HAM Filipina terjun bebas,” kata Direktur Regional Asia-Pasifik Amnesty International, Nicholas Bequelin.

Sebagai informasi, saat ini Filipina turun dua peringkat dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia. Sebelumnya berada di posisi 134 dari 180 negara pada 2019, kini nangkring di peringkat 136.

Lebih lanjut, pengawas media menganggap, tuduhan yang juga dikenai kepada Ressa, seperti pelanggaran kepemilikan asing dan dugaan penggelapan pajak, ditujukan untuk mengintimidasi kritikus Duterte.

Baca juga : BI Perpanjang Kebijakan Penyesuaian Operasional

Seperti diketahui, Rappler kerap mempertanyakan keakuratan pernyataan yang kerap disampaikan Duterte. Media itu juga kerap mengkritisi perang berdarah Duterte terhadap narkoba. Rappler juga mengkritik kebijakan luar negeri. Duterte pun mengecam situs berita itu dalam beberapa pidato publik.[PYB]

 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.