Pakistan Ingin Selesaikan Masalah Dengan Dialog

RM.id  Rakyat Merdeka - Tiap 13 Juli, Pakistan memperingati Hari Martir Jammu dan Kashmir (Yom e Shuhada). Tahun ini, peringatan tersebut memasuki tahun ke-89. Peringatan itu dilakukan warga Pakistan di berbagai tempat di belahan dunia. Termasuk di Indonesia.

Di Indonesia, peringatan itu dilakukan dengan menyelenggarakan webinar. Kegiatan itu digelar Kedutaan Besar (Kedubes) Pakistan di Jakarta, bekerja sama dengan "Korps Dyplo", Forum Pemuda Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Acara ini mengangkat tajuk Kebijakan Luar Negeri Pakistan & Tantangan Regional. Webinar diisi dengan paparan dan tanya jawab.

Baca juga : Begini Cara BP Jamsostek Layani Klaim Peserta Selama Pandemi

Pada kesempatan itu, Kuasa Usaha Pakistan untuk Indonesia, Sajjad Haider Khan turut memberikan pandangan dan menjawab sejumlah pertanyaan. Dia menyoroti berbagai Kebijakan Luar Negeri Pakistan. Tak lupa, dia membeberkan sejarah, geografis, lokasi strategis, dan dinamika regional Pakistan. Menurut Khan, Hari Martir Jammu & Kashmir merupakan sejarah yang penting. Dia melihat, saat ini gelombang intoleransi dan juga represi yang disponsori negara terhadap minoritas sedang berlangsung. Dalam hal ini, umat Muslim di India.

Selama masa pendudukan India di Jammu dan Kashmir sejak 1947, ujarnya, pasukan India meneror secara brutal orang-orang tak berdosa. Khan bahkan mengutuk niat India yang disebutnya ingin mengubah demografi Jammu & Kashmir. “Terkait Jammu dan Kashmir, Pemerintah Pakistan bertekad untuk melawan di forum apapun,” tegasnya.

Baca juga : Pak Kiai, Semua Sudah Disterilkan

Tak cuma itu, Khan juga menyoroti diskriminasi yang dialami umat Muslim oleh Pemerintah India pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi. Mulai dari soal Masjid Babri, Amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan yang diskriminatif, aturan pendaftaran warga negara yang kontrovesial, hingga aksi main hakim sendiri terhadap Muslim.

Dia menambahkan, isu Jammu dan Kashmir bukan cuma perselisihan biasa antara dua negara. Tapi juga termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Mulai dari pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. “Selain itu, India melakukan tindakan illegal dengan menghilangkan Pasal 370 dan 35-A dari konstitusi,” beber Khan.

Baca juga : Presiden Barca Pastikan Messi Nggak Bakal Hengkang

Hal tersebut, lanjutnya, membawa konsekuensi perubahan demografis dalam wilayah, dan ideologi Hindutva yang dianut pemerintah Modi. Ideologi ini terinspirasi oleh kelompok sayap kanan India Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS). Yang jelas, langkah India diyakini Pakistan terang-terangan telah melanggar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). “Pakistan ingin semua masalah dengan India selesai. Termasuk sengketa Jammu dan Kashmir. Melalui dialog. Sesuai resolusi DK PBB,” katanya.

Selain soal Jammu dan Kashmir, Khan juga menyinggung masalah yang tengah dihadapi dunia saat ini. Mulai dari meningkatnya gelombang Islamofobia, perang dagang AS-China, pandemi Covid-19, adu kekuatan besar di Kawasan Indo-Pasifik, konflik di Timur Tengah, Kesepakatan Perdamaian Afghanistan, hingga hegemoni India di Asia Selatan. Termasuk soal masalah antara India dengan beberapa negara tetangganya seperti Pakistan, China, Bangladesh dan Nepal baru-baru ini. [PYB]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.