Jelang Pertemuan Kim Jong-un & Trump, Korut Ngemis Sembako Ke PBB

RM.id  Rakyat Merdeka -
Korea Utara (Korut) tengah dilanda paceklik. Kekurangan pangan sekitar 1,4 juta ton pada 2019. Negara Korut itu mengatakan  krisis terjadi akibat suhu tinggi, kekeringan, banjir, dan sanksi PBB yang membatasi pengiriman bahan pertanian dan menghambat pasokan bahan bakar untuk sektor pertanian.

Pernyataan itu tertulis dalam memo dua halaman. Tanpa tanggal. Dikirim ke misi PBB di ibu kota Korut, Pyongyang. Tulisan itu dilansir Reuters, Kamis (21/2). Entah kebetulan atau tidak, memo tersebut dikirim ke Misi PBB di Pyongyang, menjelang pertemuan kedua antara Kim Jong-un dan Donald Trump di Hanoi, Vietnam, pada 27-28 Februari mendatang. Belum diketahui apakah Kim akan menyinggung masalah krisis pangan tersebut.

Baca juga : Patung Disangka Mayat, Polisi Dobrak Galeri

Sejauh ini, pertemuan keduanya akan fokus pada denuklirisasi Semenanjung Korea. Amerika Serikat (AS) menuntut Korut mengakhiri program nuklir mereka. Imbalannya adalah pelonggaran sanksi yang secara resmi mengakhiri Perang Korea tahun 1950-53 dan jaminan keamanan. Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 meningkatkan sanksi terhadap Korea Utara sejak 2006 dalam upaya untuk menghentikan pendanaan untuk program rudal nuklir dan balistik Pyongyang.

Dilansir Al Jazeera, memo itu menyebut produksi pangan Korut tahun lalu adalah 4,951 juta ton, turun 503.000 ton dari 2017. PBB mengonfirmasi angka-angka ini sebagai data resmi pemerintah.  Dalam memo juga disebutkan penurunan produksi tak hanya beras, tapi juga gandum, kentang, dan kacang kedelai. Korut akan mengimpor 200.000 ton makanan dan memproduksi sekitar 400.000 ton tanaman di awal, tetapi masih akan tetap kekurangan, dan mulai Januari akan memotong jatah harian menjadi 300 gram per orang dari 550 gram.

Baca juga : Wadubes Belanda Ferdinand Lahnstein Girang Jajal MRT Jakarta

Menurut juru bicara PBB Stephane Dujarric, para pejabat PBB dan kelompok-kelompok bantuan di Korea Utara sedang berkonsultasi dengan pemerintah untuk menangani kasus ini. "Badan-badan PBB mengadakan pembicaraan dengan Pyongyang untuk mengambil tindakan dini dalam memenuhi kebutuhan kemanusiaan," katanya.

 Dujarric menekankan, PBB dan kelompok-kelompok bantuan hanya mampu membantu sepertiga dari enam juta orang yang diperkirakan membutuhkan tahun lalu karena kurangnya dana. PBB memperkirakan dari 10,3 juta orang penduduk, hampir setengahnya membutuhkan bantuan. “Selain itu, 41 persen warganya kekurangan gizi,” terang Dujarric.

Baca juga : Mahathir: Ayo Kita Lihat Saja

Perwakilan Khusus AS untuk Korut Stephen Biegun mengatakan, awal bulan ini, AS telah melonggarkan aturan tentang bantuan kemanusiaan ke Korut dan sedang berupaya untuk menghapuskan hambatan dalam persetujuan PBB.[MEL]  

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.