Dark/Light Mode

Ikut Demo Dan Mogok Kerja Menentang Kudeta

Ditinggal PNS, Junta Goyah

Sabtu, 27 Februari 2021 05:05 WIB
Pegawai negeri Myanmar tolak bekerja dengan pemerintahan junta militer. (Foto : YE AUNG THU/AFP)
Pegawai negeri Myanmar tolak bekerja dengan pemerintahan junta militer. (Foto : YE AUNG THU/AFP)

RM.id  Rakyat Merdeka - Unjuk rasa dan mogok massal memprotes kudeta militer Myanmar, yang sudah berlangsung tiga pekan terakhir, berefek fatal. Rumah sakit (RS) kekurangan tenaga medis, kantor pemerintahan kosong, stasiun kereta dan terminal bus sepi.

Terlepas dari adanya risiko bagi perekonomian mereka, banyak pegawai negeri sipil (PNS) tak mau bekerja untuk junta. Gerakan pembangkangan sipil ini melumpuhkan birokrasi demi menggagalkan upaya para jenderal memimpin negara.

“Militer perlu membuktikan bahwa mereka dapat mengelola negara dengan baik. Tapi jika kita, pegawai negeri tidak bekerja, rencana mereka untuk mengambil alih kekuasaan akan gagal,” ujar Thida, nama samaran dosen universitas negeri, kepada AFP, saat mengikuti aksi demo Kamis (25/2).

Baca juga : Etnis Di Myanmar Bersatu Lawan Kudeta Junta Militer

Tiga pekan terakhir sejak ku­deta 1 Februari, Thida menolak mengajar di kelas online-nya. Dia bergabung dengan aksi mogok nasional yang dimulai oleh petugas medis. Saat ini, banyak dari mereka bersembunyi untuk menghindari penangkapan.

Dari ibu kota hingga pelabuhan tepi laut, mogok kerja di sek­tor swasta telah memaksa kantor dan pabrik serta bank, tutup.

Peningkatan jumlah pegawai negeri mogok massal inilah yang lebih membuat pemerintahan junta guncang.

Baca juga : AHY Dan Moeldoko Mulai Menahan Diri, Bagus Lah

Tanpa pegawai negeri, junta tidak dapat mengumpulkan pa­jak, mengirimkan tagihan listrik, melakukan tes Covid-19 maupun menjalankan sebuah negara.

Momok krisis keuangan, yang sudah muncul karena krisis pan­demi dan penurunan investasi asing, menjadi tantangan besar.

Tidak jelas berapa jumlah pegawai negeri yang ikut demo. Dilansir AFP, Myanmar punya sekitar 1 juta pegawai negeri aktif.

Baca juga : Kemenperin Kerek Kerajinan Kulit Buaya Di Papua

Saat ini, Myanmar punya 24 kementerian. Survei Pelapor Khusus PBB mendapati, demo diikuti sepertiga pegawai negeri di setiap kementerian. Ketiadaan mereka di pos kerja masing-masing terasa meresahkan.

Pemimpin kudeta Jenderal Min Aung Hlaing mengklaim, sepertiga rumah sakit umum tidak lagi beroperasi. Dia juga sudah meminta para pegawai negeri kembali bekerja dan tidak ikut demo.

Min Aung berjanji, akan memberikan hadiah bagi guru, perawat dan dokter berdasarkan hasil kerja mereka.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.