Etika Pemerintahan, Geopolitik Menuju Pemilu 2024

Prof. Dr. Ermaya Suradinata

RM.id  Rakyat Merdeka - Tensi dinamika Pemilu 2024 semakin memanas. Sepanas apapun tetaplah bahwa pemilihan umum (pemilu) adalah pilar utama demokrasi di Indonesia. Maka untuk memastikan proses ini berjalan dengan lancar, pen­ting pula bahwa calon dan partai politik memiliki akses yang sama ke pemilih dan fasilitas publik. Di sinilah netralitas Apa­ratur Sipil Negara (ASN) adalah kunci untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang diberi keunggulan atau perlakuan khusus, sehingga setiap peserta memiliki peluang yang sama.

Ini menjadi jelas bahwa netralitas ASN dalam konteks Pemilu 2024 adalah salah satu aspek kunci yang harus dijaga dengan sangat serius. Kementerian Dalam Negeri telah menegaskan bahwa pentingnya netralitas ASN sebagai garda terdepan dalam memastikan proses pemilu berlangsung ­dengan adil, transparan, dan setara bagi semua peserta.

Baca juga : Bhinneka Tunggal Ika: Semboyan Dunia Dalam Kerangka Ideologi Pancasila

Netralitas ASN juga memastikan bahwa pemilihan berlangsung dengan setara di seluruh wilayah Indonesia. Tanpa netralitas ASN, ada risiko bahwa beberapa daerah akan mendapatkan perlakuan yang lebih baik daripada yang lain, yang bisa merugikan hak-hak pemilih di wilayah-wilayah tertentu. Bila ASN yang tidak netral, juga berpotensi menjadi alat bagi pihak-pihak yang ingin mengintervensi dalam proses pemilihan. Hal ini dapat merusak integritas pemilu dan menggoyahkan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.

Berkaitan dengan itu Ba­dan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Kamis (21/9/2023), telah mem­publikasikan peme­taan kerawanan netralitas ASN di 10 provinsi. Hal ini harus dinilai sebagai langkah yang ­sangat penting dalam memastikan ­bahwa netralitas ASN ditegakkan dengan baik di seluruh negeri. Soalnya dari sini juga terkuak ada kerawanan terkait isu ASN tidak netral karena dapat menghadapi tekanan politik dari berbagai pihak, termasuk partai politik atau pejabat yang ingin memanfaatkan posisi ­mereka ­untuk kepentingan politik pribadi.

Baca juga : Membaca Geopolitik dan Geostrategi Jakarta

Di beberapa provinsi, sumber daya yang terbatas mungkin membuat ASN lebih rentan terhadap pengaruh luar, ter­utama jika mereka merasa kurang mendapatkan dukungan dan perlindungan yang cukup dari pihak berwenang. Termasuk pula netralitas ASN bisa bergantung pada pemahaman mereka tentang pentingnya peran mereka dalam proses pemilu. Di pro­vinsi-provinsi tertentu, mungkin ada kurangnya kesadaran tentang etika dan prinsip-prinsip netralitas dalam tugas mereka.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.