Dark/Light Mode

Siapa Main Blangko E-KTP Di Tahun Politik?

MARDANI ALI SERA, Wakil Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiaga: Ini Masalah Serius, Audit & Investigasi

Kamis, 13 Desember 2018 10:16 WIB
Siapa Main Blangko E-KTP Di Tahun Politik? MARDANI ALI SERA, Wakil Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiaga: Ini Masalah Serius, Audit & Investigasi

 Sebelumnya 
Apakah perlu ada sanksi?
Harus ada sanksi tegas.

Untuk menghindari hal serupa terjadi kembali, apa yang harus dibenahi Kemendagri?
Kemendagri perlu menyadari ini bukan perkara sederhana dan sekadar cari dan tangkap pelaku. 

Baca juga : ZUDAN ARIF FAKHRULLAH, Direktur Ditjen Dukcapil: Kedua Pasang Capres Pastinya Bisa Dirugikan

Meski demikian Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan blangko e-KTP yang dijual tidak bisa digunakan untuk transaksi perbankan ataupun kependudukan. Bagaimana tanggapan Anda?
Perlu ada uji petik adakah perbankan dan data kependudukan benar sudah bisa mendeteksi. Kuncinya ada di card reader.

Kejadian ini masalah serius atau biasa saja?
Masalah ini sangat serius. 

Baca juga : HARYONO UMAR, Eks Wakil Ketua KPK : APBN Untuk Rakyat Bukan Untuk Parpol

Kabarnya DPR akan memanggil Kemendagri untuk memintai keterangan atas kejadian ini?
Kami akan komunikasi dan koordinasi selalu dengan pihak Kemendagri.

Anda menilai kasus ini berpo¬tensi menjadi indikasi awal bakal adanya kecurangan di Pemilu 2019?
Ya sebenarnya kasus ini selain bisa dimanfaatkan untuk tindakan kriminal, masalah KTP elektronik juga berdampak besar ter¬hadap kisruh dan sangkut pemenuhan hak politik warga negara dan bisa dimanfaatkan ok-num-oknum untuk menggandakan identitas. Ini kejadian luar biasa dan perlu mendapat perhatian serius. Kejadian yang berulang-ulang menunjukkan bahwa ada kegagalan sistematis dalam mengelola masalah KTP elektronik ini.

Baca juga : Rizal Djalil, Anggota BPK: Saya Mendukung KPK 100 Persen

Anda sendiri menilai bagaimana kesigapan petugas dukcapil dalam kasus ini?
Ya seperti itulah. Setelah ramai di media, baru tergerak untuk memus-nahkan e-KTP dengan gunting secara manual. Sejak 2014 kemana saja dan siapa yang mengawasi? e-KTP rusak dan valid, secara fisik sama dan tidak ada bedanya. Ini jelas Bisa disalahgunakan. Seharusnya kan data kependudukan dan e-KTP mahal, harus diperlakukan dengan seksama penuh kehati-hatian. Dan bukan cuma soal mahal, tapi data kependudukan itu terkait keamanan negara & warganya. Yang dipertaruhkan adalah kedaulatan dan keamanan negara. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.