Jamal Wiwoho : Perguruan Tinggi Negeri Harus Netral

 Sebelumnya 
Jadi secara garis besar universitas boleh atau tidak melakukan politik praktis? 
Oh tidak boleh. Misalnya saja kalau deklarasi dukungan itu dilakukan di kampus, ya tidak boleh. Akan tetapi kalau itu diselenggarakan di luar kampus yang mengatakan alumni, maka itu kebebasan berpendapat mereka kan. Pada intinya, jika diselenggarakan di kampus-kampus, tentu kami larang itu, tidak boleh. 

Sedangkan kalau melakukan debat di universitas bagaimana itu? 
Kalau debat bersama-sama, itu masih terbilang logis. Jadi wajar-wajar saja kalau bersama-sama demi mengedukasi masyarakat. 

Baca juga : Arief Budhy Hardono : Dukung Capres Boleh, Jangan Catut ILUNI UI

Berlaku di semua universitas atau bagaimana? 
Utamanya perguruan tinggi negeri (PTN). Sebab yang dilarang itu dalam berpolitik praktis adalah ASN-nya, khususnya pegawai negeri. Jadi kalau misalkan saja dicontohkan dosen universitas negeri A mendeklarasikan kepada pasangan ini, oh tidak boleh. Intinya PNS tidak boleh. Kampus digunakan untuk deklarasi dukungantidak boleh. Sedangkan kalau debat di kampus untuk mengedukasi masyarakat, baru boleh. 

Lantas kalau dosen honorer bagaimana? 
Jadi begini, ASN kita itu dikenal dengan sebutan PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Honorer dalam konteks ini, ya PPPK itu. PPPK diupah juga dari negara toh. Hal ini bertujuan supaya mereka-mereka itu netral dan fokus pada pekerjaan dalam hal-hal yang diamanatkan instansi masing-masing dan jabatan masing-masing. Kalau kita melihatnya dalam konteks ASN seperti ini, PNS dan PPPK. 

Baca juga : MARDANI ALI SERA : KPU Bekerja Saja Sesuai Aturan, Tak Perlu Takut

Apakah Kemenristekdikti telah mengumpulkan semua rektor guna mengingatkan netralitas universitas? 
Oh sudah. Pak Menteri Ristekdikti dalam rakernas atau sebelum rakernas sudah mengatakan jangan berpolitik praktis di kampus. Para rektor diminta agar menjaga netralitas kampus. 

Apakah sejauh ini Kemenristekdikti memiliki data universitas yang berpolitik praktis? 
Iya, karena kampus dilarang jadi tidak boleh. Yang saya dengar itu hanya kelompok-kelompok alumni saja. Tetapi bukan kemudian masuk di kampus atau deklarasi di kampus. 

Baca juga : HASYIM ASYARI : Proses Pemilu Hancur Itu Maksud Delegitimasi

Apa imbauan Kemenristekdikti agar tidak ada kampus yang terseret deklarasi dukungan kepada salah satu capres-cawapres? 
Imbauan dari kami agar Kampus PTN harus netral. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.