Lapor, Ibu Kota Krisis SMP Dan SMA Negeri

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mesti memprioritaskan pembangunan sekolah negeri tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SMA (Sekolah Menengah Atas). Sebab, saat ini jumlahnya masih jauh dari kebutuhan. Hal ini disinyalir menjadi salah satu penyebab adanya kasus pelajar putus sekolah di Ibu Kota.

Setiap tahun ajaran baru banyak orangtua mengeluh anaknya tidak diterima di sekolah negeri. Penyebabnya, kapasitas sekolah negeri tidak sebanding dengan jumlah siswa yang hendak mendaftar. Terutama, untuk jenjang SMP dan SMA.

Baca juga : Koalisi NasDem, PD Dan PKS Layu Sebelum Berkembang

Data Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menyebut masih ada 86 kelurahan yang tidak memiliki SMP negeri, dan 168 kelurahan yang tidak memiliki SMA negeri. Padahal, salah satu pertimbangan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) adalah jarak rumah ke sekolah.

Karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendesak Pemprov DKI menambah sekolah SMP dan SMA negeri. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Basri Baco menilai, kegiatan rehab total dan pembangunan baru sekolah yang dianggarkan Disdik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 tidak menjawab persoalan dihadapi warga.

Baca juga : Gerindra DKI Ungkap Sebaran SMP Dan SMA Negeri Nggak Merata

Sebab, anggaran sebesar Rp 769,3 miliar untuk 38 sekolah, hampir seluruhnya, sebanyak 34 sekolah untuk pembangunan Sekolah Dasar (SD). Sementara untuk SMP, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Kelompok Bermain (KB) masing-masing hanya satu sekolah saja.

“Ini tidak menyelesaikan masalah. Kami minta mereka evaluasi Kembali rencana itu, supaya bukan hanya SD saja yang dibangun,” kata Baco dalam rapat pembahasan rancangan APBD tahun anggaran 2023 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (18/11).

Baca juga : Bank Dunia Sarankan Indonesia Kurangi Subsidi BBM Dan Alihkan Ke BLT

Politisi Partai Golkar ini pun mengusulkan dalam satu kawasan dibangun SD, SMP dan SMA. Sehingga di setiap kawasan, sekolah negeri dapat menampung peserta didik. Dia meminta Disdik mengkaji ulang SD yang punya luas tanah di atas 3.500 atau 4.000 meter. Dengan tanah luas, menurutnya, bisa dibangun SMP, dan SMA di kawasan itu.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi E Idris Ahmad. Menurutnya, saat ini masih banyak kelurahan yang belum memiliki SMP dan SMA. Kondisi ini membuat peserta didik baru kesulitan ingin mendaftar sekolah melalui jalur zonasi di PPDB.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.