BPS Dan DKI Pelototin Data Penerima Bansos

 Sebelumnya 
Kepala BPS Margo Yuwono menuturkan, jika sinkronisasi data sudah selesai dilakukan, maka sasaran program kebijakan sudah tunggal dan bisa dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Margo menegaskan, Pemprov DKI akan menjadi prototipe nasional terkait kebijakan satu data untuk Regsosek. Sehingga Pemerintah memiliki tata kelola yang baik.

“Dengan demikian Pemerintah dalam meneruskan kebi­jakannya bisa menggunakan satu data Indonesia,” jelas dia.

Baca juga : Wapres Tebar Optimisme

Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Merry Hotma mengapresiasi langkah Pemprov DKI dan BPS men­sinkronisasi data Regsosek.

“Dalam penyaluran bansos masih terjadi kebocoran. Itu akibat data tidak valid,” kata anggota Komisi E Bidang Ke­sejahteraan Rakyat (Kesra) saat berbincang dengan Rakyat Merdeka, kemarin.

Merry meminta Pemprov DKI Jakarta dan BPS tidak hanya menyinkronkan data di atas kertas saja. Tapi turun ke lapangan agar data yang di sinkronkan lebih riil. Selain itu, dia men­dorong Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta untuk mengkaji dan menetapkan kriteria warga miskin.

Baca juga : Heru Ajak Pengurus RW Kompak Turunkan Kemiskinan Ekstrem Dan Stunting Di Ibu Kota

Sebab selama ini, lanjut poli­tisi PDIP ini, Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki krite­ria warga miskin. DKI masih mengikuti daerah lain.

“Padahal kriteria miskin di se­tiap daerah itu berbeda, apalagi ini Jakarta, Ibu Kota,” tegasnya.

Merry menyebut, biaya hidup di Jakarta lebih mahal sehingga tolak-ukur kemiskinannya tidak bisa disamakan dengan daerah lain.

Baca juga : Ganjar Konsisten Serap Tenaga Kerja SMK Lewat Link And Match Industri

“Kalau di daerah, uang Rp 300 ribu mungkin cukup untuk makan satu keluarga selama seminggu. Tapi di Jakarta, itu untuk satu orang saja masih kurang,” paparnya.

Tak hanya itu, lanjut dia, kriteria warga miskin di DKI tidak dapat disamakan den­gan wilayah lain. Misalnya, memiliki sepeda motor tidak dianggap orang miskin. Menu­rutnya, sepeda motor tidak bisa menjadi tolak-ukur kemiskinan di Jakarta.

Diungkap Merry, banyak rumah tangga di Jakarta yang tidak terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena memiliki sepeda mo­tor. Padahal, mereka punya motor dari hasil kredit untuk mencari nafkah seperti ngojek. Penghasilan mereka pas-pasan. Penghasilan digunakan untuk membayar cicilan, selain untuk menafkahi keluarga.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.