113 Ribu Warga Urus Surat Pindah Domisili

 Sebelumnya 
Selama ini, lanjut Budi, banyak warga yang sudah ber­domisili di luar DKI masih nyoblos di Jakarta, karena alamat KTP-nya di Ibu Kota.

Budi mengungkapkan, saat ini ada sekitar 75 ribu warga Tangerang Selatan dan 18 ribu warga Depok masih ber-KTP DKI Jakarta. Seharusnya, mereka bisa memilih sesuai dengan dae­rah tempat tinggal masing-masing. Selain untuk memudahkan mereka, juga membuat pemilihan kepala daerah lebih efektif.

“Lebih baik jika warga Tangerang dan Depok menggu­nakan hak pilih sesuai domisili. Kita akan terus intensifkan koor­dinasi dengan KPU,” tandasnya.

Baca juga : Panggung Olimpiade Sudah Di Depan Mata

Sebelumnya, sejumlah Ang­gota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta penataan dan pener­tiban dokumen kependudukan dilakukan usai Pemilu 2024 selesai. Tahun ini ada dua kali Pemilu. Pertama, Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pil­pres) dan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) untuk tingkat kota/kabupaten hingga pusat yang sudah diselenggarakan pada Februari 2024.

Kedua, pemilihan kepala dae­rah (Pilkada) Wali Kota/Bupati dan Gubernur yang digelar seren­tak pada November 2024. Karena itu, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono meminta penonaktifan NIK dilakukan setelah Pemilu 2024 kelar.

“Untuk mengantisipasi hal tidak diinginkan terkait DPT,” kata Mujiyono.

Baca juga : Laga Playoffs NBA, 76ers Tumbangkan Knicks

Hal senada dilontarkan Ang­gota Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarifudin. Dia meminta Pemprov DKI selektif dalam menertibkan NIK warga yang tak berdomisili Jakarta. Hal ini untuk meminimalkan risiko dan kendala pendataan DPT.

“Untuk menghadapi Pilkada waktunya kan sudah semakin dekat ya. Pemprov DKI Jakarta harus hati-hati kalau menonak­tifkan ataupun mematikan NIK warga Jakarta,” kata Syarifudin.

Politisi asal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menegaskan, penonaktifan NIK harus tepat sasaran, yakni ter­hadap warga yang sudah tidak berdomisili di Jakarta.

Baca juga : 3 Mantan Pengacara SYL Dipanggil Ke Pengadilan

“Jangan sampai merugikan. Saya sebagai warga Jakarta, orang Betawi, jangan sampai orang Betawi dirugikan. Pengha­pusan ini manfaatnya betul-betul harus ada,” tandasnya.

Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Sabtu, 27 April 2024 dengan judul Khawatir NIK Dimatikan, 113 Ribu Warga Urus Surat Pindah Domisili

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.