Pemprov DKI Gencar Lobi Kementerian PUPR Dan DPR

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengharapkan dukungan Pemerintah Pusat untuk mengatasi banjir di Ibu Kota. Sebab, anggaran yang dialokasikan dari kantong daerah selama ini belum memadai.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, untuk menangani banjir di Ibu Kota membutuhkan dukungan, Pemerintah Pusat, DPR, dan seluruh stakeholder.

“Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), BBWSCC (Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane), termasuk dengan Komisi V DPR, agar mereka memberikan penguatan dan dukungan anggaran untuk penanganan banjir di Jakarta,” ungkap Riza, di Jakarta, Senin (8/3).

Baca juga : Mantul, Pelayanan Publik Perpusnas Raih Predikat Sangat Baik Dari Kementerian PAN-RB

Riza menyebutkan, Pemprov sudah menganggarkan kurang lebih 20 persen dari belanja modal setiap tahunnya untuk penanganan banjir. Menurut Riza, jumlah tersebut menunjukkan Pemprov DKI Jakarta serius dalam menangani dan menanggulangi banjir di Jakarta. Namun, anggaran itu masih kurang.

“20 persen dari belanja modal di APBD per tahun itu setara dengan Rp 2 triliun sampai Rp 3 triliun. Karena, alokasi anggaran belanja modal DKI Jakarta dalam setahun umumya sebesar Rp 9 triliun sampai 10 triliun,” ujarnya.

Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan, anggaran sebesar itu selama ini digunakan untuk menjalankan program-program pengendalian banjir di Jakarta. Antara lain, normalisasi sungai, naturalisasi sungai, sumur resapan, drainase vertikal, Ruang Terbuka Hijau (RTH), pembangunan waduk, situ, embung, pengerukan sungai, kali, membuat sodetan-sodetan, pintu air, olakan, membersihkan lingkungan masyarakat dan sebagainya.

Baca juga : Bulog: Tenang... Banjir Tak Ganggu Stok Beras

Dalam mengerjakan program pengendalian tersebut, lanjut Riza, tentu ada yang diprioritaskan. Dan, ada program yang dikerjakan secara bertahap. Selain itu, ada program yang dikerjakan sendiri oleh Pemprov DKI Jakarta. Tetapi, ada juga program yang dikerjakan bersama Pemerintah Pusat, pihak ketiga dan masyarakat.

Dia mencontohkan, program normalisasi sungai seperti sungai Ciliwung dikerjakan bersama Pemerintah Pusat. Pemprov DKI bertugas melakukan pembebasan lahan. Dan, Pemerintah Pusat mengerjakan konstruksinya. Begitu juga dengan sumur resapan bisa melibatkan pihak swasta untuk mengadakannya.

“Prinsip menangani banjir harus komprehensif holistik, tidak bisa parsial begitu. Yang penting kita konsisten, komit dan bersung-sungguh dalam mengendalikan banjir,” ujarnya.

Baca juga : Partai Gerindra Salurkan Bantuan Ke Lokasi Banjir Terparah Di Kalimantan Selatan

Dari program pengendalian, lanjutnya, banjir di Ibu Kota cepat surut. “Alhamdulillah banjir tahun ini, kita dapat mereda di bawah 6 jam, banjir besar nggak sampai 24 jam. Kita bisa atasi,” jelasnya.

Pakar Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga menyarankan, Pemprov DKI menyusun prioritas penanganan dan pencegahan banjir.

Dia menilai, upaya yang digembar-gemborkan dan dibanggakan selama ini, seperti pembuatan sumur resapan dan grebek lumpur, hanya upaya kecil.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.