Dark/Light Mode

Rumah DP 0 Persen Bersubsidi Sepi Peminat

Warga Miskin Tak Bisa Beli, Pemprov Sasar Orang Kaya

Sabtu, 20 Maret 2021 05:55 WIB
Pengendara sepeda motor melaju di depan bangunan rumah susun sederhana milik (Rusunami) Klapa Village yang merupakan hunian dengan program DP (uang muka) Rp 0 di Pondok Kelapa, Jakarta, Kamis (18/3/2021). (Foto: ANTARA/Hafidz Mubarak A/aww)
Pengendara sepeda motor melaju di depan bangunan rumah susun sederhana milik (Rusunami) Klapa Village yang merupakan hunian dengan program DP (uang muka) Rp 0 di Pondok Kelapa, Jakarta, Kamis (18/3/2021). (Foto: ANTARA/Hafidz Mubarak A/aww)

 Sebelumnya 
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak meyakini, rumah DP 0 rupiah bakal sepi pembeli. Sebab, lokasi yang ditawarkan tidak strategis.

Selain itu, unit tidak bisa dijadikan investasi karena tidak bisa diperjualbelikan mengikuti ketentuan pasar.

“Meski harganya mahal, tapi statusnya tetap subsidi. Jual beli harus mengikuti harga yang ditetapkan pemerintah,” katanya.

Baca juga : Rumah Subsidi Tetap Harus Perhatikan Kualitas Hunian

Lahan 70 Hektare

Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Eneng Malianasari mengungkapkan, Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PSJ) telah membeli lahan seluas 70 hektare. Antara lain, digunakan untuk lahan rumah DP 0 rupiah.

Namun, rincian terkait keberadaan lahan tersebut belum dijelaskan kepada DPRD hingga saat ini. Fakta ini pun baru diketahui beberapa waktu lalu saat Komisi B DPRD DKI menggelar pertemuan dengan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Senin (15/3).

Baca juga : Masalah 1 Tahun PJJ: 80 Persen Anak Tak Dapat Akses Bahan Pelajaran Memadai

“Selama ini terdapat banyak kejanggalan proses perencanaan dan pembahasan anggaran. Misalnya, data tidak dibuka ke publik, data diberi H-1 atau bahkan di hari rapat sehingga tidak sempat dipelajari,” kata Eneng, Kamis (18/3).

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, anggaran pembelian tanah oleh PSJ pada tahun anggaran 2019 bersumber dari penyertaan modal daerah. “Nilainya Rp 800 miliar,” ungkap Prasetio, kemarin.

Pencairannya pun berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1684 Tahun 2019 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tahun Anggaran 2019.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.