Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Sebelumnya
“Kita bisa jaga di level 40 persen dalam beberapa tahun ke depan. Lalu, ke depannya akan stabil lagi,” tuturnya.
Disiplin fiskal, tambah Febrio, menjadikan Indonesia lebih leluasa untuk mengelola utang secara kredibel pada saat dibutuhkan. Terutama, pada saat kondisi luar biasa seperti pandemi Covid-19.
Baca juga : Rakyat Jangan Dikasih Kucing Dalam Karung
Selain itu, pemerintah juga akan secara bertahap menurunkan defisit APBN setiap tahunnnya untuk bisa kembali di bawah 3 persen pada 2023 mendatang.
Namun, Ekonom Indef Imaduddin mengingatkan pemerintah untuk tidak menggampangkan warning yang sudah diberikan BPK. Peringatan dari BPK itu, kata dia, penting agar pemerintah tidak kebablasan dalam berutang.
Baca juga : DKI Geber Proyek Normalisasi Sungai
Imaduddin membenarkan, selama dihajar Covid-19, utang pemerintah mengalami kenaikan yang cukup fantastis. Utang tersebut digunakan pemerintah untuk membiayai stimulus, bansos hingga penanganan Covid-19 yang tentunya menguras banyak kantong APBN. Sementara, di saat pandemi ini, penerimaan negara justru berkurang. Akibatnya terbit utang baru dan defisit kian meningkat.
“Sebaiknya, pemerintah mulai mengerem belanja, dalam artian memprioritaskan belanja atau pengeluaran yang memiliki dampak terhadap sektor ekonomi,” ujar Imaduddin, kemarin.
Baca juga : Kader Gerindra Siap Patungan Bayar Utang Garuda Indonesia
Selain itu, pemerintah perlu mobilisasi penerimaan untuk menekan defisit. Salah satu langkah yang perlu diakselerasi adalah penerapan pajak karbon karena akan berdampak terhadap penerimaan juga lingkungan. [BCG]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
