Ekonom Tidak Kaget

RM.id  Rakyat Merdeka - Meski sudah di-warning Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pemerintah kembali akan menarik utang baru Rp 973 triliun. Pemerintah punya alasan kuat kenapa harus berutang lagi. Apa itu? Dompet negara lagi cekak.

Rencana pemerintah akan menarik utang lagi itu, disampaikan Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Riko Amir. Menurut dia, pemerintah menargetkan bisa menarik utang Rp 973,6 triliun untuk menambal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.

“Dari defisit Rp 868 triliun tahun depan, ditambah dengan beberapa hal, seperti pembiayaan investasi, utang jatuh tempo. Maka ini akan dibiayai dengan sumber pembiayaan dari domestik dengan kisaran 80 sampai 82 persen,” kata Riko dalam diskusi virtual, kemarin.

Baca juga : Pemerintah Dan DPR Garap RUU Fintech

Dari sumber luar negeri, komposisinya hanya 18-20 persen. Pembiayan ini meliputi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) valas, serta penarikan pinjaman luar negeri. Ini termasuk SBN domestik, SBNvalas, dan Surat Perbendaharaan Negara/Syariah atau SPN/S 2022.

Dari rencana penerbitan SBN tersebut, Riko mengatakan, secara bruto sekitar 69-72 persen berupa Surat Utang Negara (SUN), dan 28-31 persen berupa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) alias sukuk. Penerbitan SBN bruto dapat dilakukan melalui lelang dan nonlelang. “Melalui lelang yaitu di pasar perdana dan nonlelang dengan adanya SBN ritel, private placement, dan pelaksanaan SKB III dengan BI,” terang Riko.

Untuk penerbitan SBN melalui lelang tahun depan, bakal dilakukan 24 kali untuk masing-masing SUN dan sukuk. Adapun untuk ketentuan tenor, size dan waktunya akan fleksibel. Selain itu, pemerintah juga masih punya kesepakatan pembelian oleh BI melalui SKB I dan SKB III.

Baca juga : Pemerintah Haramkan Acara Tahun Baruan Yang Picu Kerumunan, Termasuk Di Mall

Riko menilai, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih terbilang aman. Prediksinya, pada 2022 mencapai 43,1 persen. Namun tidak menutup kemungkinan angkanya turun, karena utangnya pun turun.

Adapun pengurangan utang di tahun ini tercermin dari pembatalan beberapa lelang SBN dari rencana awal. Pembatalan lelang SBN bahkan mencapai lebih dari Rp 300 triliun.

Sehingga, penarikan utang melalui SBN yang awalnya ditetapkan Rp 1.207 triliun, turun menjadi hanya Rp 878 triliun di outlook 2021. Ini tak lepas dari strategi pembiayaan yang dilakukan pemerintah termasuk kerja sama dengan Bank Indonesia serta mengoptimalkan dana yang ada.

Baca juga : Pemerintah Genjot Testing Covid-19 Untuk Pengendalian Pandemi

“Dengan strategi pengolahan utang pemerintah terbukti efektif turunkan yield. Juga didukung oleh optimalisasi Silpa, perbaikan harga komoditas, perbaikan penerimaan sehingga yield diturunkan rata-rata 6,77 persen turun jadi 6,09 persen,” kata dia.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.