Pak Jokowi, Kursi Wamen Kapan Diisi

 Sebelumnya 
Kapan akan diisi? Tjahjo mengatakan, itu merupakan hak prerogatif presiden. “Keputusan diisi kapan dan segera atau tidak segera merupakan hak prerogatif presiden. Sesuai perintah presiden saja. Yang penting perpresnya siap,” kata Tjahjo, kepada wartawan, kemarin.

Senada disampaikan Mensesneg Pratikno sebelumnya. Eks Rektor UGM ini mengatakan, posisi wakil menteri disediakan agar pemerintah dinamis. Pengisian jabatan-jabatan itu disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah. Memang ada sejumlah posisi wakil menteri yang masih kosong.

Kata dia, posisi-posisi itu belum akan diisi dalam waktu dekat. “Walaupun ada posisinya, tidak berarti harus diisi, itulah mengapa ada beberapa kementerian yang ada pos wamen diisi, ada beberapa yang lain tidak diisi,” ujar Pratikno

Baca juga : Gerindra Bidik 12 Kursi DPRD Kabupaten Pemalang

Bertambahnya kursi wamen ini mendapat kritikan dari partai oposisi. Politisi Demokrat, Herman Khaeron menilai penambahan pos Wamen itu membuat birokrasi semakin gemuk dan boros anggaran. Kata dia, pemerintah sebaiknya melakukan penghematan di masa pandemi ini.

Bukan malah justru menggunakan anggaran untuk jabatan-jabatan baru yang tidak mendesak. “Saya melihat pos Wamen itu belum ada urgensinya,” kata Herman, kemarin.

Senada disampaikan politisi PKS Mardani Ali Sera. Menurut dia, kebijakan Jokowi menambah pos wamen ini terkesan membingungkan. Di satu sisi Jokowi ingin memangkas birokrasi dengan menghapus eselon 3 dan 4. Tapi kebijakan yang dilakukan justru makin menambah rantai birokrasi dengan menambah pos wamen. Kata dia, dalam kondisi seperti ini sebaiknya menunda pengeluaran untuk hal yang tak perlu.

Baca juga : Iriana Jokowi: Perempuan Tangguh Penentu Masa Depan Bangsa

“Sekarang mestinya fokus untuk rakyat menghadapi pandemi,” kata Mardani, kemarin.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, anggaran yang dikeluarkan untuk jabatan wakil menteri itu tak sedikit. Jelas di saat kondisi negara lagi susah seperti sekarang akan menjadi pemborosan. Ia juga menilai kebijakan menambah pos wamen sebagai bentuk inkonsistensi kebijakan Jokowi yang ingin merampingkan birokrasi.

Menurut dia, penambahan pos ini lebih dari kebutuhan untuk sharing power dibandingkan meningkatkan kinerja. “Saya menilai ini tidak terlalu urgen, karena jabatan tersebut hanya bagian dari politik akomodatif semata,” kata Pangi, kemarin. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.