Jokowi Tegaskan Lagi Larangan Ekspor CPO

 Sebelumnya 
Sampai kapan larangan ekspor minyak sawit ini berlaku? Jokowi memakai patokan, sampai semua kebutuhan di dalam negeri terpenuhi. Jika hal itu tercapai, larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng, baru dicabut.

"Saya tahu, negara perlu pajak. Perlu devisa. Perlu surplus terhadap perdagangan, tapi memenuhi kebutuhan rakyat adalah prioritas yang lebih penting," tegasnya lagi.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menguatkan pernyataan Jokowi. Dia menerangkan, larangan ekspor tidak hanya produk minyak sawit tertentu, tapi semua produk CPO dan turunannya.

Baca juga : Polda Metro Tegaskan Tak Ada Tilang Saat Ganjil Genap Di Tol

Larangan ini sudah tercakup dalam Peraturan Menteri Perdagangan. "Berlaku mulai pukul 00.00 WIB malam ini (tadi malam, red),” kata Airlangga.

Airlangga menerangkan, kebijakan tersebut diambil karena Pemerintah memprioritaskan kepentingan masyarakat, dan untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng. Pemerintah ingin memastikan bahwa produk CPO akan dioptimalkan untuk kebutuhan dalam negeri. “Sehingga harga minyak goreng curah kembali ke harga eceran tertinggi (HET) Rp 14 ribu," tegasnya.

Pengawasan larangan ekspor akan dilakukan pihak Bea Cukai. Lalu, pengusaha yang melanggar distribusi hasil CPO dan produk turunannya akan ditindak tegas oleh Satgas Pangan, Bea Cukai, Kepolisian, Kementerian Perdagangan.

Baca juga : Tok! CPO Ikut Kena Larangan Ekspor

Keputusan Jokowi ini disambut gembira sebagian warganet. Seperti akun @Dennysiregar7. Dia menilai, sikap Jokowi yang melarang ekspor CPO menjadi bukti konkret keberpihakan Pemerintah kepada kepentingan rakyat kecil, bukan oligarki.

"Ini menunjukkan bahwa dia berpihak pada rakyat kecil supaya harga migor bisa kembali murah. Itu menunjukkan bahwa Jokowi tidak berpihak pada oligarki. Yang ngamuk-ngamuk mungkin punya hubungan khusus dan menguntungkan sama mafia sawit," tulisnya.

Akun @SahatTarigan63 ikut mendukung. Dia pun memberikan usulan jitu agar Pemerintah tidak dikadali swasta. "Bangun pabrik migor saja Pak, supaya tidak ketergantungan ke pihak swasta. Ambil alih semua lahan sawit swasta yang bandel. Jangan beri kemudahan kepada mereka lagi," usulnya.

Baca juga : Larangan Ekspor CPO Direvisi Dirjen, Kok Gini...

Namun, ada juga yang protes dengan kebijakan ini. Seperti akun @jannotama. "Harga sawit jatuh sejatuh-jatuhnya setelah panjenengan bilang melarang ekspor terkait hal tersebut. Bisa dibenahi Pak? Kado Lebaran dari panjenengan pahit betul," keluhnya. [SAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.