YLKI Minta Iklan Rokok Di Internet Dilarang

 Sebelumnya 
Tulus pun meminta, Presiden Jokowi untuk lebih memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Tulus sangat menyayangkan, pemerintah telah meresmikan beberapa industri rokok baru, termasuk rokok elektronik.

“Dengan fenomena yang demikian, maka target pencapaian SDG's pada 2030, dengan target 40 persen turunnya prevalensi merokok, tidak akan tercapai, alias gagal total. Rapor pemerintahan Jokowi merah, bahkan hitam,” tegasnya.

Meski begitu, kata Tulus, masih ada waktu tersisa bagi pemerintahan Jokowi untuk melakukan transformasi kebijakan, demi melindungi masyarakat Indonesia jadi pandemi konsumsi rokok. Yakni, dengan segera amandemen PP 109/2012, larang penjualan rokok secara ketengan atau batangan, dan larang iklan rokok di media digital.

Baca juga : Ekspor Tembus Rekor Tertinggi, Airlangga: Ekonomi Indonesia Kian Tangguh

“Meningkatnya jumlah perokok dan naiknya belanja rokok menuntut pemerintah lebih agresif dalam menaikkan harga rokok. Salah satunya melalui mekanisme cukai, yang diperkuat dengan kebijakan penyederhanaan golongan tarif cukai setipis mungkin,” tandasnya.

Hal senada diungkap Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau, Hasbullah Thabrany. Menurut dia, pemerintahan Jokowi harus segera bertindak untuk menekan konsumsi dan jumlah perokok. Terlebih mayoritas perokok itu golongan ekonomi kelas menengah ke bawah.

“Pak Jokowi ini kan sangat peduli dan perhatian sekali kepada rakyat. Seperti minyak goreng saja, Pak Jokowi langsung turun tangan. Dan untuk masalah ini mudah-mudahan Pak Jokowi mendengar, jangan sampai informasinya ‘digoreng’, dibelokkan, sehingga Pak Jokowi tidak mengetahui kondisi yang sesungguhnya,” kata Hasbullah.

Baca juga : Jumlah Pemudik Yang Naik KA Tahun Ini Bakal Lebih Tinggi Dari Lebaran Tahun 2019

Hasbullah juga sepakat jika harga rokok dinaikkan dan dilarang dijual ketengan. “Ketika diketeng rokok menjadi murah, orang miskin dan anak-anak dapat dengan mudah membelinya,” ujarnya.

Di sisi lain, dia mengaku bingung dengan sikap sebagian besar masyarakat Indonesia. Di mana ketika harga rokok dinaikkan, hampir tak terdengar penolakan.

“Tapi ketika iuran BPJS Kesehatan dinaikkan, mereka pada protes. Padahal jaminan kesehatan ini lebih penting daripada konsumsi rokok yang justru menimbulkan banyak efek negatif,” tandasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.