Honorer Dapat Air Tuba

 Sebelumnya 
Dia mengatakan, jumlah tersebut tentu sangat kecil dibandingkan jumlah nakes honorer yang selama ini melayani kebu­tuhan kesehatan masyarakat di lapangan. Contohnya, jumlah honorer nakes di Kabupaten Indramayu yang merupakan daerah pemilihannya, ada sekitar 1.886 orang dan di Kabupaten Cirebon ada sekitar 1.500-an.

Oleh karena itu, kata Netty, Pemerintah Pusat harus membuat kebijakan afirmasi guna mengatasi persoalan ini. Dia me­negaskan, Pemerintah Pusat tidak bisa melempar tanggung jawab persoalan nakes honorer ke Pemda begitu saja.

“Jangan sampai nanti hanya jadi angin surga. Pemda menyetujui mengangkat sebagai PPPK ternyata tidak ada ang­garannya,” kata Netty.

Netty meminta Pemerintah dan Pemda bersama-sama mencarikan solusi terbaik. Alternatifnya, kata dia, bisa dengan me­nambah Dana Alokasi Umum (DAU) atau bahkan dialokasikan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembiayaan PPPK.

Baca juga : Ini Penjelasan BNI Soal Hoaks Kredit Tanpa Jaminan

“Jika tidak segera dicarikan solusinya, maka penghentian nakes honorer akan berdampak pada kolapsnya pelayanan kesehatan masyarakat. Kalau ini terjadi maka indeks kesehatan kita akan an­jlok, gangguan kesehatan meningkat,” tuturnya.

Dia menambahkan, penanganan stunt­ing juga akan semakin sulit dan berat akibat berkurangnya tenaga pelayanan di puskesmas. Selain itu, kata dia, jika pengangguran meningkat, maka daya beli masyarakat akan menurun.

“Mereka tidak mampu membeli pan­gan bergizi untuk memenuhi kebutuhan keluarga,” tandasnya.

Netizen meminta Pemerintah mengkaji kembali keputusan ini. Pasalnya, tenaga kerja honorer masih sangat diperlukan. Terutama di daerah-daerah. Jika dihapus, angka pengangguran pun akan semakin tinggi. Akun @RANDI82412658 men­gaku sangat kecewa dengan adanya keputusan penghapusan tenaga honorer. Kata dia, untuk apa pengabdian selama 10 tahun lebih menjadi honorer, kalau nantinya bakal dibuang.

Baca juga : Bupati Muna Disemprit KPK

“Yang PNS selesai mengajar sudah, ia pulang. Kami yang Tendik (pustakawan) datang awal pulang terakhir dan akhirnya dikhianati negara, 10 tahun itu bukan main-main,” ungkapnya.

Akun @sssampah meminta tenaga honorer bersiap-siap. Kata dia, mulai tahun 2023 tenaga honorer ditiadakan. “Siap-siap nganggur. Sedih rasanya,” ujarnya.

Akun @tatisamhadi meminta Pemerintah mengkaji kembali keputu­san penghapusan tenaga kerja honorer. Kata dia, penghapusan tenaga honorer yang jumlahnya ratusan ribu harus di­hitung dampaknya, baik politik, hukum, maupun sosial.

“Sejumlah hal berpotensi terjadi. Perlu pemetaan untuk merumuskan langkah meminimalkan dampak,” ungkapnya.

Baca juga : Pesan Megawati Buat Kader PDIP: Yang Korupsi, Get Out!

Akun @AchmadAnnama mengungkap­kan, sebanyak 350 ribu tenaga honorer terancam jadi pengangguran jika kebi­jakan ini benar-benar dilakukan. Barisan pengangguran, kata @dp_koesmirah, semakin panjang.

“Sudah pasti semakin tambah banyak pengangguran. Sementara 10 juta lapan­gan kerja yang dijanjikan nggak tahu ke mana,” tutur @HarryPinasti.

“Honorer berharap air susu, eh yang datang malah air tuba,” tambah @sant­rikumat. [ASI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.