Stafsus BPIP: Ekonomi Kerakyatan Ciptakan Keadilan Sosial

RM.id  Rakyat Merdeka - Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo mengatakan, keadilan sosial yang merupakan tujuan berbangsa dan bernegara bagi Indonesia hendaknya harus dapat terlaksana dalam berbagai aspek kehidupan.

Untuk menjamin terlaksananya keadilan sosial tersebut maka diperlukan regulasi yang melindungi masyarakat ekonomi lemah dan tata kelola ekonomi. Di mana, mereka yang memerlukan perlindungan mendapat prioritas mendapat hak-hak dasar.

Menurut dia, dengan adanya perlindungan diharapkan ada pemerataan kesempatan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Diharapkan kesenjangan di antara para pelaku ekonomi menjadi makin kecil dan membuat keadaan menjadi lebih stabil. Dan, kestabilan ini hanya dapat diraih melalui ekonomi kerakyatan

Hal tersebut dikatakan Benny Susetyo dalam Diskusi Kelompok Terpumpun Koordinasi Dan Sinkronisasi Dokumen Ekonomi Pancasila yang diadakan oleh Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kamis (1/9).

Baca juga : Bangun Gerakan Energi Kerakyatan, PLN Ajak Pesantren Sediakan Bahan Baku Cofiring PLTU

Staf Khusus Presiden, Arif Budimanta mengatakan, ekonomi Pancasila adalah semangat dari kita sebagai Bangsa Indonesia untuk merdeka dari sistem kapitalisme yang lebih melindungi pemilik modal tanpa memikirkan pihak yang lemah dan kurang beruntung.

Ekonomi Pancasila juga untuk merdeka dari kolonialisme yang rakus menyerap potensi potensi dari negara jajahan, tanpa memikirkan kesejahteraan bangsa yang dijajah. Menurut dia, di masa kini, ekonomi Pancasila adalah semangat  mendobrak sistem yang berkembang dan mencengkram sistem ekonomi dunia saat iniliberali, yaitu liberalisme dan individualisme.

“Ekonomi Pancasila juga merupakan jawaban dari ketidakadilan global. Dengan  persatuan kesatuan, gotong royong, dan tenggang rasa diharapkan tata dunia baru yang lebih berkeadilan dapat terlaksana,” katanya.

Benny Susetyo mengatakan, menurut Bung Hatta, sistem ekonomi kerakyatan adalah sebuah konsep politik dalam bidang perekonomian, di mana pusatnya adalah rakyat. Menurut dia, Ekonomi kerakyatan sebagai sistem ekonomi tradisional yang menjadi fondasi bagi kehidupan masyarakat lokal dalam mempertahankan kehidupannya.

Baca juga : Temuan Komnas HAM: Pembunuhan Brigadir J Berlatar Dugaan Kekerasan Seksual

Menurut dia, pengertian tersebut dikembangkan berdasarkan pada keterampilan dan pengetahuan masyarakat lokal dalam mengelola penghidupan serta lingkungannya. Karena itu, ekonomi berbasis kerakyatan itu merupakan salah satu cara membuat kestabilan ekonomi dalam tataran lokal, sekaligus mencegah para pemain dan pemodal besar untuk melakukan dominasi ekonomi .

Menurut Benny Susetyo, kebaikan sistem ekonomi kerakyatan antara lain merupakan sistem yang terbuka. Melalui sistem ini, seluruh masyarakat dapat menjalankan usaha dan memiliki akses terhadap sumber daya yang tersedia. Sistem ini juga merupakan sistem yang berkelanjutan, artinya setiap kegiatan dalam sistem ekonomi kerakyatan dilakukan masyarakat dapat terus berlangsung tanpa mengorbankan masa depan dan masyarakat sendiri dalam skala yang lebih luas.

Menurut dia, sistem ekonomi kerakyatan juga bersifat mandiri karena masyarakat melakukan kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia dan fokusnya untuk mencukupi kebutuhan sesamanya pula. Lebih lanjut, dia mengatakan, Pemerintah sudah berkomitmen dalam melaksanakan ekonomi kerakyatan dengan menumbuhkan koperasi dan BUMN.

Pemerintah juga memastikan pemanfaatan bumi, air, dan semua kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatan. Dan, yang paling penting Pemerintah juga memberikan hak bagi setiap warga untuk mendapat penghidupan dan pekerjaan yang layak, serta melakukan perlindungan kepada rakyat dengan memelihara para fakir, miskin, dan anak-anak terlantar.

Baca juga : Ekonom Sarankan Dialihkan Ke Program Pembangunan Lain

Namun, kata dia, sistem ekonomi kerakyatan juga memiliki kelemahan. Antara lain, koperasi serta UMKM jadi memiliki ketergantungan dalam daya saing pada mekanisme pasar tertentu. Selain itu, kurangnya pemahaman rakyat perihal investasi, sehingga mengakibatkan kemiskinan berlangsung lama dan status ekonomi berputar sangat lambat

Dia menambahkan, ekonomi kerakyatan mengharuskan ketatnya pengawasan, karena jika pengawasan melonggar korupsi rawan sekali terjadi. Oleh karena, negara diminta membuat sistem ekonomi kerakyatan sebagai sistem yang tidak hanya tersirat namun benar benar tertulis dalam kebijakan hingga tata kelola  ekonomi.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.