Sri Mul Lemes, Bingung, Kaget

RM.id  Rakyat Merdeka - Heboh kekayaan fantastis eks pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo dan transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya masuk Senayan, kemarin. Para politisi di Komisi XI DPR mencecar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dari siang sampai sore. Sri Mul kelihatan lemes. Sri Mul juga sempat bilang kaget dan bingung saat menjelaskan dua perkara yang berpekan-pekan viral itu.

Sri Mul tiba Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, sekitar pukul 11 siang. Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, tampil simpel dengan blus putih bermotif etnik, dipadu bawahan hitam. Wajahnya dihiasi kacamata bening tanpa bingkai. Tiba di ruang rapat, Sri Mul berkeliling terlebih dahulu, menyapa jajaran anggota Komisi XI DPR.

Baca juga : Aboe: Telusuri, Proses Hukum

Dalam paparannya itu, Sri Mul bicara penuh semangat. Intonasinya kuat. Tangannya terangkat di atas meja. Sesekali ia memegang kacamata dan membenarkan posisi mic-nya, tampak percaya diri.

Sri Mul lalu bicara soal transaksi Rp300 triliun yang bikin heboh setelah diungkap Menko Polhukam Mahfud MD pada 8 Maret lalu. Mahfud saat itu mengaku mendapat data tersebut dari PPATK. “Terus terang, kami kaget karena mendengarnya dalam bentuk berita di media,” kata Sri Mul.

Baca juga : Mahfud: Saya Tidak Bercanda

Soalnya, kata dia, saat itu pihaknya belum mendapat surat dari PPATK. Surat dari PPATK baru diterima tanggal 9 Maret. Dalam surat itu pun tak ada data mengenai nilai uang. Isi surat itu hanya berisi informasi bahwa PPATK telah mengirim surat ke Kemenkeu sejak 2009 sampai 2023. Total ada 196 surat yang isinya antara lain berisi transaksi keuangan dan nama orang-orang yang diselidiki PPATK.

“Sehingga kami juga bingung, tanggal 9 Maret menerima surat, tapi belum ada angkanya,” ujarnya.

Baca juga : Sri Mul-Mahfud Duet Bukan Duel

Selanjutnya, Sri Mul meminta Kepala PPATK Ivan Yustiavandana untuk mengirim kembali surat yang ada angkanya. Pada tanggal 13 Maret, PPATK kembali mengirim surat. Jumlahnya 43 halaman berisi 300 surat. “Di situ baru terlihat ada angkanya Rp349 triliun,” ungkapnya.

Namun, setelah diteliti, Sri Mul menilai dari 300 surat itu tak ada yang berkaitan langsung dengan Kemenkeu. Ia mengklasifikasikan 300 surat itu jadi tiga bagian. Pertama, 64 surat berisi transaksi perusahaan atau korporasi bernilai Rp 253 triliun. Lalu, 100 surat yang dikirim kepada aparat penegak hukum Rp 74 triliun. Kemudian, 135 surat terkait dengan korporasi dan pegawai dengan nilai transaksi Rp 22 triliun. Rinciannya Rp 18,7 triliun korporasi dan Rp 3,3 triliun pegawai.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.