Para Pengasuh Ponpes Dorong Mahfud Bongkar-bongkar Di DPR

RM.id  Rakyat Merdeka - Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren se-Indonesia (MP3I) mendorong Menko Polhukam Mahfud MD bongkar-bongkar dugaan penyimpangan transaksi keuangan senilai Rp 349 triliun dalam rapat dengan Komisi III DPR yang akan digelar Rabu (29/3).

"Dugaan transaksi mencurigakan dan tidak masuk akal sebesar Rp 349 triliun rupiah yang ditengarai sebagai pencucian uang. Apresiasi Pak Mahfud MD yang tak gentar memberikan keterangan kepada DPR. Bongkar semuanya," kata Ketua Umum MP3I KH. M. Zaim A. Ma'shoem dalam keterangannya kepada RM.id, Selasa (28/3).

Kata Kiai Zaim, perilaku korupsi, kekayaan tak wajar pejabat pemerintah dari pusat hingga daerah semakin marak dipertontonkan. Karenanya MP3I mendukung Menko Polhukam memakai kekuasaan di tangannya untuk terus membongkar berbagai penyimpangan yang terjadi dan menghadirkan keadilan.

Diingatkan, terwujudnya kesejahteraan umat lahir dan batin, dengan meningkatnya pendidikan, keadilan sosial dan ekonomi, serta keutuhan NKRI hanya akan terwujud jika negara benar-benar berpihak kepada umat melalui keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi.

Baca juga : Prof Mahfud, Ayo Kelarin RUU Perampasan Aset!

"Keberanian dan keseriusan itu seperti yang tengah diperankan Menko Polkam bersama PPATK," tambahnya.

Umat Islam, khususnya kalangan pesantren perlu memberikan dukungan penuh kepada pejabat, dalam hal ini Menko Polhukam yang tengah berjihad melawan jejaring mafia dan gurita penyelewengan anggaran negara.

Karenanya, MP3I sebagai forum organisasi para kiai dan bu nyai pengasuh pesantren yang mengasuh jutaan santri dan jamaah se-Indonesia, mendukung penuh upaya Mahfud yang juga Kordinator Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang itu.

Selain itu, Presiden Jokowi diharap membersihkan pejabat pemerintahan yang terlibat dalam tindak korupsi. Sebab masyarakat berhak tahu dan memahami secara transparan semua traksaksi keuangan yang melibatkan uang negara, yang artinya juga uang rakyat.

Baca juga : Aboe: Telusuri, Proses Hukum

"Menindak tegas para pelaku money laundry dan menyita dana-dana tersebut menjadi kas negara dan diperuntukkan untuk kepentingan rakyat," pintanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta Mahfud MD menerangkan kepada DPR dengan sejelas-jelasnya, soal transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Presiden meminta saya hadir menjelaskan ke DPR dengan sejelas-jelasnya dan memberi pengertian tentang apa itu pencucian uang," kata Mahfud MD usai bertemu dengan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (27/3).

Mahfud berjanji akan menjelaskan kepada DPR dengan sejelas-jelasnya tanpa ada yang ditutupi. "Karena Presiden kita menghendaki keterbukaan informasi. Sejauh sesuai dengan peraturan perundang-undangan," kata Mahfud.

Baca juga : Sri Mul-Mahfud Duet Bukan Duel

Mahfud selaku Ketua Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU akan datang ke gedung parlemen Rabu (29/3) bersama para pejabat eselon I dan para anggota Komite Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Sekadar informasi, rapat Mahfud dengan Komisi III DPR soal transaksi kejanggalan ini seharusnya digelar Jumat (24/3). Namun rapat ditunda dan dijadwalkan digelar Rabu (29/3). ■

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram Rakyat Merdeka News Update, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.